Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi DPR, Guru Honorer Adukan Minimnya Kesejahteraan ke Fadli Zon

Kompas.com - 18/03/2019, 14:39 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah guru honorer menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019). Mereka mengadukan masalah pengangkatan guru honorer yang selama ini masih menjadi polemik.

Pengacara guru honorer Muhammad Asrun mengatakan, saat ini guru honorer hampir hilang harapan.

"Kalau kesimpulannya honorer tidak dihargai, serentak kita siap berhenti. Tetapi kalau ini terjadi bisa lumpuh ini dunia pendidikan," kata Asrun.

Baca juga: Jika Terpilih, Jubir Sebut Prabowo-Sandi Akan Tetapkan Upah Layak bagi Guru Honorer

Asrun mengatakan pemerintah masih membutuhkan jasa guru honorer. Namun guru honorer seolah tidak mendapatkan perhatian.

Asrun menilai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan solusi.

Menurut Asrun, para guru honorer juga sudah beberapa kali berdialog dengan pemerintah. Namun pertemuan itu tidak pernah membuahkan hasil.

Asrun kemudian menyinggung Pemilihan Presiden 2019. Kata dia, guru honorer tidak akan memilih pasangan calon yang tidak memiliki kepedulian pada tenaga honorer.

"Dengan melihat track record sekarang, ada kekecewaan dan tidak akan memilih pemerintahan seperti ini. Kami harap Prabowo Sandiaga akan memperjuangkan ini," kata dia.

Baca juga: BPN: Prabowo Akan Angkat Seluruh Guru Honorer K2 Jadi PNS

Sementara itu, Fadli Zon mengatakan, dia sudah sering menerima aduan para guru honorer. Secara pribadi, dia mendukung guru honorer yang berjuang mendapatkan kesempatan menjadi ASN.

Menurut dia, ini seharusnya bukan hal yang sulit karena tinggal mengatur kuota. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait.

"Saya lihat persoalan ini adalah political will atau masalah diskresi dari pemerintahan terhadap masalah honorer. Saya dalam posisi sangat mendukung honorer yang sudah mengabdi ke bangsa dan negara harusnya diangkat," ujar Fadli.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menuturkan bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga memiliki dua solusi utama di bidang pendidikan. Salah satunya, pendidikan tuntas berkualitas. Sandiaga mengatakan, jika terpilih, pihaknya akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru honorer. #DebatKetigaCawapres #DebatPilpres2019 #SandiagaUno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com