Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu Jokowi PKI, Antek Asing, Anti-Islam

Kompas.com - 18/03/2019, 08:45 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas responden tidak termakan isu-isu negatif tentang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Survei menunjukkan, mayoritas publik tak percaya isu Jokowi terlibat PKI, antek asing dan anti-Islam.

"Opini-opini negatif tentang latar belakang Jokowi dan tindakan-tindakannya yang sering muncul di media massa, terutama media sosial, sejauh ini hanya diyakini oleh relatif sedikit warga," ujar Direktur SMRC Djayadi Hanan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/3/2019).

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi-Maruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Survei ini dilakukan pada 24 Februari-5 Maret 2019, dengan proses wawancara tatap muka kepada 2.479 responden.

Pertama, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat, Presiden Jokowi adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau setidaknya terkait dengan PKI?"

Hasilnya, sebanyak 73 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 22 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Masyarakat Alami Perbaikan Ekonomi dalam Setahun Terakhir

Berikutnya, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi adalah kaki tangan Negara Republik Rakyat China (RRC)?".

Hasilnya, sebanyak 69 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 10 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 21 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Ketiga, peneliti mengajukan pertanyaan, "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat Presiden Jokowi anti-Islam atau umat Islam?".

Baca juga: Survei Internal BPN Prabowo-Sandiaga Unggul, Begini Cara Surveinya

Survei menunjukkan, sebanyak 76 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 6 persen yang menyatakan setuju. Sementara, 18 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang yakin dengan opini negatif yang tak berdasar fakta (fake news), trendnya relatif stabil dan rata-rata di kisaran 6 persen," kata Djayadi.

Survei ini melibatkan 2.479 responden yang merupakan warga negara Indonesia dan telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Populasi itu dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling.

Adapun, margin of error survei ini sebesar lebih kurang 2 persen, pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

SMRC melakukan survei nasional 3-4 kali dalam setahun. Pendanaan survei berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) SMRC. Survei pada Februari 2019 ini adalah bagian dari survei tahunan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com