Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Stok "Capres", Pengamat Harap Syarat Pencalonan Pilpres 2024 Diturunkan

Kompas.com - 15/03/2019, 09:50 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

 JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik CSIS Arya Fernandes berharap syarat pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden 2024 bisa diturunkan. Dengan begitu kandidat yang bertarung dalam kontestasi itu akan lebih banyak.

Arya mengatakan, ini penting karena Indonesia memiliki banyak stok calon pemimpin yang banyak.

"Kalau sekarang kita hanya punya 2 pilihan gitu ya, ada 01 dan 02. Kita tidak punya alternatif. Kalau syarat pencalonannya diturunkan, dengan stok kita yang banyak yang melimpah di 2024, saya kira kita banyak punya pilihan," ujar Arya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Syarat pencalonan yang dimaksud adalah presidential threshold. Ambang batas yang terlalu tinggi menjadikan partai-partai tidak bisa banyak mengusung calon presiden. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas 25 persen suara nasional.

Baca juga: Ini 6 Anggota Komite Damai untuk Debat Ketiga Pilpres 2019

Sedangkan, Arya optimis banyak bibit-bibit pemimpin saat ini yang berpotensi menjadi calon presiden pada 2024. Meski tidak menyebut nama-namanya, Arya mengatakan bibit tersebut kini banyak berada di tingkat daerah.

"Kita punya stok di level daerah yang banyak, mereka para teknokrat, mereka para profesional dan mereka menurut saya nanti akan menjadi orang-orang terbaik yang akan berkonsultasi dan mudah-mudahan kita berharap bisa menurunkan syarat pencalonan," ujar Arya.

"Sehingga kita punya alternatif yang banyak. Nanti di 2024 ibarat menu di makanan kita, bisa memilih apakah pilih rendang, ayam goreng, ayam bakar, dan lain lain," tambah dia.

Arya mengatakan ini harus menjadi warisan dari pelaksanaan Pilpres 2019 ini. Setelah Pilpres 2019, dia berharap anggota DPR bisa mengatur kembali aturan-aturan terkait pencalonan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com