Wiranto Jamin Kampanye Akbar Pemilu 2019 Berlangsung Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjamin pelaksanaan kampanye akbar yang berlangsung pada 24 Maret 2019-13 April 2019 akan berlangsung aman.

Ia menyebutkan, berdasarkan laporan intelijen, tak ada potensi munculnya kerusuhan saat kampanye akbar berlangsung.

"Saya nyatakan di sini dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, saya katakan tidak ada kerusuhan. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti pemilu," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Peringatan Dini bagi Penyelenggara Pemilu sebelum Kampanye Rapat Umum...

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tak perlu merasa resah dengan kampanye akbar.

Wiranto juga meminta masyarakat tak perlu pergi ke luar negeri saat pemilu untuk mengamankan diri.

Ia menjamin pemilu berlangsung aman dan meminta masyarakat menggunakam hak pilihnya.

Selain berdasarkan laporan intelijen, Wiranto menjamin keamanan pemilu dengan alasan sudah dibaginya zona kampanye akbar masing-masing pasangan calon.

Dengan demikian, tak ada potensi bertemunya massa pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di satu lokasi.

Baca juga: Susun Jadwal Kampanye Terbuka Jokowi-Maruf, TKN Petakan Provinsi Prioritas

Terkait potensi gesekan massa antar pendukung pasangan calon, Wiranto mengatakan, hal tersebut masih berpotensi terjadi.

Namun, hal itu sudah diantisipasi dengan mengerahkan pasukan yang terdiri dari Polri dan TNI untuk mengamankannya.

"Tentunya masih ada kerawanan karena juga masih ada kegiatan lain. Rapat tertutup, tatap muka, rapat terbatas, ini sangat mungkin masih ada pergesekan massa. Namun aparat keamanan, Polri-TNI sudah menggelar kekuatan yang cukup untuk mencegah gesekan," kata Wiranto.

"Kami tetap minta kepada seluruh masyarakat untuk tinggal di tempat melaksanakan kewajiban untuk memilih siapa capres cawapres maupun anggota legislatif DPR maupun DPD. Karena itu hak pilihnya," lanjut dia.