Politik Uang hingga Keterlibatan ASN Berpotensi Jadi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi dalam kampanye rapat umum sudah bisa diprediksi.

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan, beberapa potensi pelanggarannya di antaranya politik uang, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), hingga pengerahan relawan.

"Pada rapat umum nanti kan akan menghadirkan lebih banyak orang. Bagaimana pengerahan terhadap pendukung untuk bisa hadir kan selalu menjadi isu. Apakah mereka hadir betul-betul keinginan sendiri atau dimobilisasi," ujar Veri dalam sebuah diskusi di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (10/3/2019).

Jika dimobilisasi, biasanya berkaitan erat dengan politik uang.

Baca juga: INFOGRAFIK: Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019

Veri mengakui, sudah ada regulasi yang mengatur batasan pemberian bahan kampanye seperti kaos. Namun, pemberian uang makan dan transportasi belum diatur jelas.

Veri mengatakan, hal ini bisa menjadi modus.

Potensi kedua, mengenai keterlibatan ASN. Apalagi, kata Veri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah mengatakan bahwa ASN diperbolehkan menyosialisasikan keberhasilan pemerintah.

Menurut dia, hal ini tidak ada bedanya dengan menyeret ASN ke ranah politik.

"Dan itu bisa dikatakan perintah kepada ASN untuk menyosialisasikan apa yang dilakukan pemerintah," kata dia.

Potensi pelanggaran lainnya adalah kampanye yang dilakukan relawan. Veri mengatakan, sulit membedakan apakah kegiatan yang dibuat suatu kelompok merupakan bentuk kampanye terbuka atau tidak.

Baca juga: Tak Ada Zonasi Kampanye Rapat Umum pada 3 April 2019

Kampanye rapat umum bagi peserta pemilu memiliki pembagian zona yang jelas. Sementara itu, relawan cenderung bebas membuat acara di mana saja.

"Relawan bikin acara lalu capres datang. Apakah ini bentuk kampanye? Seharusnya iya, tetapi posisi hari ini agak kabur terkait kampanye itu," kata Veri.

Semua potensi pelanggaran itu perlu dicermati oleh penyelenggara pemilu. Apalagi, melihat elektabilitas dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Veri mengatakan tidak ada kenaikan signifikan atas elektabilktas kedua pasangan.

Jumlah dukungan cenderung stagnan sejak masa awal kampanye.

Menurut Veri, kondisi ini membuat dua pasang calon berusaha sekuat tenaga menaikkan elektabilitas pada kampanye rapat umum nanti.

"Dua-duanya harus berlari kencang. Jadi potensi ini juga harus jadi peringatan dini bagi penyelenggaran pemilu," ujar dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu 2019