Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moderator dan Panelis Debat Ketiga Tanda Tangani Pakta Integritas

Kompas.com - 13/03/2019, 13:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta panelis dan moderator debat ketiga menandatangani pakta integritas di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Pakta integritas tersebut bertujuan untuk menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan debat.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pakta integritas diperlukan sebagai komitmen dari panelis dan moderator untuk bertindak dan memproses pertanyaan-pertanyaan kepada kandidat.

"Pertanyaan tidak ada yang menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Panelis dan moderator secara individu adalah orang yang independen, tidak menjadi anggota parpol maupun timses," ujar Arief.

Baca juga: Panelis Debat Susun Pertanyaan dalam Tiga Hari

Oleh karena itu, lanjut dia, KPU meminta moderator dan sembilan panelis untuk menandatangani pakta integritas.

Mereka diharapkan mampu mengawal dan menjalankan tugasnya sampai debat ketiga selesai.

"Semoga amanah yang diberikan bisa dijalankan dan dituntaskan dengan baik," papar Arief.

Koordinator panelis debat ketiga, Yos Yohan Utama, mengatakan, pakta integritas tersebut merupakan bagian dari menjaga independen sebagai panelis.

"Kami berusaha bersama tim panelis meramu pertanyaan-pertanyaan dan menjaga kerahasiaan. Selain itu, integritas juga penting agar debat ketiga berlangsung adil," kata Yohan.

Baca juga: Ini Daftar 9 Panelis Debat Cawapres, dari Akademisi hingga Budayawan

Sebelumnya, selama tiga hari ke depan sejak kemarin, panelis diberikan waktu untuk menyusun daftar pertanyaan.

Pertanyaan debat disusun pasca-panelis bertemu dengan sejumlah ahli yang terkait dengan tema debat ketiga, melalui focus group discussion.

Pertanyaan debat yang nantinya telah disusun akan dirahasiakan oleh panelis.

Selain panelis dan moderator, tak ada pihak lain yang boleh mengetahui daftar pertanyaan debat, termasuk peserta pemilu, tim kampanye, atau KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com