Kaji Skema Pendanaan, KPK akan Mulai Datangi Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan tugas pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai mengunjungi partai-partai politik pada pekan ini.

"Besok, tim satgas untuk politik berintegritas yang ada di Dikyanmas mulai akan mendatangi kantor-kantor partai politik dan berdiskusi terkait dengan upaya perbaikan pendanaan partai politik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/3/2019) malam.

Febri menjelaskan, perbaikan pendanaan ini akan dilihat dengan menghitung dana rasional yang dibutuhkan oleh partai dalam operasionalnya. Kedua, KPK bersama partai juga akan membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana partai.

"Karena uang yang digunakan itu adalah uang dari masyarakat. Nah, kami akan duduk, tim KPK akan datang dan diskusi bersama unsur-unsur DPP di parpol," ujar Febri.

Baca juga: Fadli Zon Usul Dana Parpol Jadi Rp 10.000 Per Suara

Menurut Febri, salah satu akar persoalan korupsi politik yang perlu dibenahi adalah biaya politik yang cukup tinggi.

"Dalam konteks itulah KPK mendekati dari perspektif pencegahan selain upaya penindakan yang dilakukan selama ini," ungkap dia.

Febri pernah memaparkan, KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menggali lebih jauh persoalan pendanaan politik bersama partai.

Pihak partai nantinya diminta menunjukkan data terkini kebutuhan rill operasional partai ke tim KPK.

Baca juga: Kemendagri Coret Dana Parpol Rp 4.000 Per Suara dari APBD DKI 2018

"Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data yang akan bermanfaat untuk merumuskan skema dan besaran bantuan keuangan negara kepada partai politik," ungkapnya.

Langkah ini dinilainya penting untuk mendorong demokrasi yang berintegritas.

"Sehingga pengaturan yang lebih rinci tentang konsep pengelolaan keuangan negara, hingga implementasi akuntabilitasnya sangat dibutuhkan," sambung Febri.

Selain pendanaan, KPK juga mendorong parpol untuk meningkatkan integritasnya dalam pelaksanaan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen.