Fadli Zon Usul Dana Parpol Jadi Rp 10.000 Per Suara

Kompas.com - 05/12/2018, 15:06 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju jika partai politik dibiayai oleh pemerintah.

Dia mengatakan, angka yang ideal bagi partai adalah Rp 10.000 per suara.

Adapun, besar bantuan untuk parpol saat ini adalah Rp 1.200 per suara. Fadli menilai, angka itu sangat kecil.

"Saya kira saya setuju lah Rp 10.000 per suara. (Angka) Rp 10.000 per suara itu artinya dihitung bagian dari dana politik untuk partai politik merawat konstituen, merawat pendidikan politik, dan sebagainya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Di negara lain, kata dia, representasi partai di parlemen dibiayai oleh negara. Fadli yakin biaya ini tidak akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Ketua Komisi II Sebut Dana Parpol Baik untuk Hapus Elitisme di Parpol

Anggaran negara dinilai masih mampu membiayai itu.

"Saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok. Pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu," kata dia.

Fadli mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kenaikan bantuan parpol. Dia mengaku pernah membahasnya bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Fadli, ia bahkan pernah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu soal pendanaan partai politik.

"Sekarang ini partai politik dari mana anggarannya, mereka tidak boleh berusaha. Kalau di tahun 1950-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha," ujar Fadli.

Baca juga: DPRD DKI Setuju Dana Parpol Rp 4.000 Per Suara Dikurangi

"Sekarang kan tidak boleh. Sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR, DPRD kabupaten, kota, dan juga pihak-pihak lain," tambah dia.

Adapun, KPK ikut mendorong adanya peningkatan dana partai politik.

Sebelumnya, dana parpol adalah Rp 108 per suara. Saat ini, ada peningkatan dana parpol saat menjadi Rp 1.000 per suara. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah mengatakan perbaikan di sektor politik salah satunya dari sisi pendanaan. Namun, ia juga mengingatkan soal pengelolaan dana, akuntabilitas, dan transparansi.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Ketentuan Berkantor di Depok saat PSBB Proporsional, Sebagian Tetap WFH dan Hindari Lembur

5 Ketentuan Berkantor di Depok saat PSBB Proporsional, Sebagian Tetap WFH dan Hindari Lembur

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

85 Tahun Syafii Maarif, Azyumardi Azra: Dia Seorang Demokrat

Nasional
Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Nasional
BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

BNN Soroti Sindikat Narkoba Jaringan Iran yang Kembali Aktif di Tengah Pandemi

Nasional
Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Istana Minta Masyarakat Tetap Waspada di Masa PSBB Transisi

Nasional
551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

551 Pasien Covid-19 Tercatat Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X