Fadli Zon Usul Dana Parpol Jadi Rp 10.000 Per Suara

Kompas.com - 05/12/2018, 15:06 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Rabu (5/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju jika partai politik dibiayai oleh pemerintah.

Dia mengatakan, angka yang ideal bagi partai adalah Rp 10.000 per suara.

Adapun, besar bantuan untuk parpol saat ini adalah Rp 1.200 per suara. Fadli menilai, angka itu sangat kecil.

"Saya kira saya setuju lah Rp 10.000 per suara. (Angka) Rp 10.000 per suara itu artinya dihitung bagian dari dana politik untuk partai politik merawat konstituen, merawat pendidikan politik, dan sebagainya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Di negara lain, kata dia, representasi partai di parlemen dibiayai oleh negara. Fadli yakin biaya ini tidak akan banyak menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Ketua Komisi II Sebut Dana Parpol Baik untuk Hapus Elitisme di Parpol

Anggaran negara dinilai masih mampu membiayai itu.

"Saya kira anggarannya enggak terlalu besar kok. Pasti lebih kecil dari anggaran kemarin IMF World Bank yang sampai Rp 1 triliun itu," kata dia.

Fadli mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kenaikan bantuan parpol. Dia mengaku pernah membahasnya bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Fadli, ia bahkan pernah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu soal pendanaan partai politik.

"Sekarang ini partai politik dari mana anggarannya, mereka tidak boleh berusaha. Kalau di tahun 1950-an parpol boleh punya perkebunan, boleh punya SPBU, boleh punya usaha," ujar Fadli.

Baca juga: DPRD DKI Setuju Dana Parpol Rp 4.000 Per Suara Dikurangi

"Sekarang kan tidak boleh. Sekarang dari mana parpol mendapatkan anggarannya selain tentu sumbangan-sumbangan dari anggota DPR, DPRD kabupaten, kota, dan juga pihak-pihak lain," tambah dia.

Adapun, KPK ikut mendorong adanya peningkatan dana partai politik.

Sebelumnya, dana parpol adalah Rp 108 per suara. Saat ini, ada peningkatan dana parpol saat menjadi Rp 1.000 per suara. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah pernah mengatakan perbaikan di sektor politik salah satunya dari sisi pendanaan. Namun, ia juga mengingatkan soal pengelolaan dana, akuntabilitas, dan transparansi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai RP 300.000 dan Mekanisme Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai RP 300.000 dan Mekanisme Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X