Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seknas Prabowo-Sandiaga Latih 300 Laskar Anti-Kecurangan

Kompas.com - 06/03/2019, 16:38 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi membekali pelatihan kepada sekitar 300 anggota Laskar Anti Kecurangan dan Jaga TPS yang digelar di Posko Seknas, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).

Ketua Seknas Prabowo-Sandi, Mohamad Taufik membuka pelatihan dan secara simbolis menyematkan kaus kepada tiga orang perwakilan anggota Laskar Anti Kecurangan dan Jaga TPS.

"Laskar ini dibentuk untuk mengantisipasi kecurangan Pemilu yang familiar belakangan ini. Salah satunya temuan adanya Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KTP elektronik di daerah," kata Taufik seperti dikutip Antara.

Baca juga: Lima Fakta Polemik WNA Masuk DPT Pilpres 2019, Tersebar di 17 Provinsi hingga Ada 103 Nama

Ia mengatakan, hal ini menjadi penting untuk terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur, adil tanpa kecurangan serta bagian dari antisipasi atas gejala-gejala yang familiar.

Taufik menyebutkan, berdasarkan informasi terakhir, saat ini baru sekitar 1.600 KTP-el yang diterbitkan bagi WNA. Dari jumlah itu, baru 106 KTP-el di antaranya yang dilaporkan.

"Saya khawatir. Karena dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, orang memegang KTP itu boleh mencobolos di Pemilu tanpa ada keterangan lain," katanya.

Dia menyampaikan, temuan banyaknya WNA yang memiliki KTP-el baru ada setelah Seknas Prabowo-Sandi menggugat. Pihaknya meminta agar KTP-el ditertibkan sesuai dengan nama dan alamat.

Baca juga: Tanggapi Kampanye Hitam, Moeldoko Sebut Banyak yang Kehilangan Logika

"Indikasi kecurangannya banyak. Karena itu kita membentuk Laskar Anti Kecurangan dan Jaga TPS ini," tegasnya.

Menurut Taufik, peluncuran Laskar Anti Kecurangan dan Jaga TPS ini dilakukan secara nasional.

Anggota laksar yang dibekali pelatihan kali ini merupakan angkatan pertama dengan jumlah sekitar 300 orang.

"Ini angkatan pertama di Jakarta. Kita akan bentuk di seluruh Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Elektabilitas Terbaru Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 4 Lembaga Survei

Taufik mengungkapkan, para anggota laskar ini akan bertugas mengawasi gerak-gerik dan gejala kecurangan dalam Pemilu .

Tugas yang diemban mereka dinilai mulia karena mengawal proses pelaksanaan Pemilu berjalan aman, tertib, lancar dan demokratis.

"Selesai pelatihan ini, saudara-saudara langsung bergerak menyisir ke lingkungan masing-masing. Ketika ada temuan, laporkan ke kita," katanya.

Selanjutnya akan ditindak lanjuti melalui jalur hukum atau dilaporkan ke Bawaslu.

"Kita apresiasi keterlibatan saudara-saudara dalam laksar ini," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com