Tanggapi Kampanye Hitam, Moeldoko Sebut Banyak yang Kehilangan Logika

Kompas.com - 06/03/2019, 15:14 WIB
Kepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKepala Staf Keperesidenan (KSP) Moeldoko di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengecam keras pelaku penyebaran hoaks dan fitnah yang mengatakan, Jokowi akan menghapus mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan apabila terpilih kembali pada Pilpres 2019.

"Saya sangat mengecam cara-cara seperti itu. Itu sungguh tidak beradab, tidak baik," ujar Moeldoko saat dijumpai di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Moeldoko mengatakan, tidak seharusnya para pelaku itu menggunakan cara yang menyesatkan masyarakat demi kemenangan pasangan capres-cawapres yang mereka usung.

Baca juga: Sambangi Bareskrim, TKN Laporkan Video Berisi Fitnah Terhadap Jokowi-Maruf


Ia berharap penyebaran hoaks dan fitnah seperti itu dilawan oleh masyarakat. Apabila menemukan pelaku penyebarannya, diharapkan melaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Masyarakat kan ingat bahwa calon wapres Pak Jokowi dari MUI, dari NU. Ya enggak mungkin itu (menghapus pelajaran agama). Sepertinya memang banyak yang kehilangan logika ya," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengaku mendapatkan laporan bahwa pola kampanye hitam seperti dilaksanakan secara masif di daerah-daerah.

Baca juga: Elektabilitas Terbaru Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 4 Lembaga Survei

"Kalau melihat persentasenya, ini masif. Makanya Presiden dalam setiap kesempatan itu kan mengatakan, 9 juta orang Indonesia percaya akan hembusan-hembusan fitnah itu. Makanya kita harus bereaksi," ujar dia.

"Jadi, memang perlu dilaporkan. Biar mereka jera. Ini harus ada sanksi yang keras karena ini bukan hanya mencederai pemilu, namun mencederai demokrasi," lanjut dia.

Sebelumnya, sebuah video berisi kampanye hitam beredar di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Politisi PDI-P: Prabowo Makin Kedodoran

Dalam video tersebut, terdapat ibu-ibu yang menyampaikan bahwa pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi-Ma'ruf menang.

Berikut ini adalah kutipan perkatan perempuan yang ada dalam video tersebut :

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama ininya.. Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah".

Belakangan, video ini menjadi salah satu yang dilaporkan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, ke Kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu pagi.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X