Kompas.com - 06/03/2019, 15:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengecam keras pelaku penyebaran hoaks dan fitnah yang mengatakan, Jokowi akan menghapus mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan apabila terpilih kembali pada Pilpres 2019.

"Saya sangat mengecam cara-cara seperti itu. Itu sungguh tidak beradab, tidak baik," ujar Moeldoko saat dijumpai di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Moeldoko mengatakan, tidak seharusnya para pelaku itu menggunakan cara yang menyesatkan masyarakat demi kemenangan pasangan capres-cawapres yang mereka usung.

Baca juga: Sambangi Bareskrim, TKN Laporkan Video Berisi Fitnah Terhadap Jokowi-Maruf

Ia berharap penyebaran hoaks dan fitnah seperti itu dilawan oleh masyarakat. Apabila menemukan pelaku penyebarannya, diharapkan melaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Masyarakat kan ingat bahwa calon wapres Pak Jokowi dari MUI, dari NU. Ya enggak mungkin itu (menghapus pelajaran agama). Sepertinya memang banyak yang kehilangan logika ya," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengaku mendapatkan laporan bahwa pola kampanye hitam seperti dilaksanakan secara masif di daerah-daerah.

Baca juga: Elektabilitas Terbaru Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 4 Lembaga Survei

"Kalau melihat persentasenya, ini masif. Makanya Presiden dalam setiap kesempatan itu kan mengatakan, 9 juta orang Indonesia percaya akan hembusan-hembusan fitnah itu. Makanya kita harus bereaksi," ujar dia.

"Jadi, memang perlu dilaporkan. Biar mereka jera. Ini harus ada sanksi yang keras karena ini bukan hanya mencederai pemilu, namun mencederai demokrasi," lanjut dia.

Sebelumnya, sebuah video berisi kampanye hitam beredar di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca juga: Politisi PDI-P: Prabowo Makin Kedodoran

Dalam video tersebut, terdapat ibu-ibu yang menyampaikan bahwa pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi-Ma'ruf menang.

Berikut ini adalah kutipan perkatan perempuan yang ada dalam video tersebut :

"Bukannya kita mau ini, kalau kita memilih Prabowo itu kan kita pikirkan nasib agama kita anak-anak kita, walaupun kitanya tidak menikmati, 5 tahun 10 tahun yang akan datang ini, apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama ininya.. Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah".

Belakangan, video ini menjadi salah satu yang dilaporkan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, ke Kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu pagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Zulhas Tak Larang Kader PAN Daerah Dukung Anies atau Ganjar, asalkan...

Nasional
Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Jumlah Pengungsi Awan Panas Semeru Bertambah Jadi 781 Jiwa

Nasional
Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Hawa Panas Kasus Brigadir J: Bharada E Dituding Karang Cerita hingga Sambo Minta Richard Eliezer Dipecat

Nasional
Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Polri: Situasi di Lokasi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung Terkendali

Nasional
LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

LPSK Akan Datangi Lokasi Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Menteri PPPA Yakin KUHP Baru Tak Tumpang Tindih dengan UU TPKS

Nasional
Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Eks Karo Provos Benny Ali Kembali Jadi Saksi di Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Nasional
KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.