Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lucas Diduga Sarankan Eddy Sindoro di Luar Negeri hingga Perkaranya Kedaluwarsa

Kompas.com - 28/02/2019, 19:27 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Lucas diduga pernah menyarankan agar mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia.

Lucas diduga menyarankan agar Eddy tetap berada di luar negeri selama 12 tahun, sehingga statusnya sebagai tersangka dapat gugur karena kedaluwarsa.

Dugaan itu muncul saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar rekaman sadapan dalam persidangan terhadap terdakwa Lucas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/2/2019). Rekaman itu diduga berisi percakapan antara Lucas dan Eddy Sindoro.

Dalam rekaman, Lucas diduga menyarankan agar Eddy yang sudah berstatus tersangka tidak menjalani proses hukum. Bahkan, Lucas diduga menyarankan agar Eddy melepas status sebagai warga negara Indonesia.

Baca juga: Eddy Sindoro Minta Vonis Bebas kepada Hakim

Tujuannya, agar tidak dapat dicari dan diproses secara hukum oleh KPK.

Berikut petikan transkrip rekaman yang diduga suara Lucas dan Eddy Sindoro:

Male (Eddy Sindoro): Iya, jadi kalau sarannya Prof tadi itu, dak (suara tidak jelas), Indonesia, sudah selesai gitu (suara tidak jelas) gitu aja ya?

Lucas: Iya lepas sementara, berarti you, you mau ke dunia manapun, you tidak ada hambatan kan.

Eddy Sindoro: Iya dah selesai. Berarti itu, titik udah selesai itu. Dari situ udah selesai.

Lucas: Iya, setelah selesai itu kan, nanti kan, after twelve years kan gugur ni barang Pak.

Eddy Sindoro: Okay, nunggu 12 tahun itu jadi.

Lucas: Ha iya, tapi ya selama 12 tahun you mau ke mana aja kan bisa aja.

Eddy Sindoro: Okay, jadi ini skenario si Brother waktu itu ngomong, sama ini ya? Kan saya cerita waktu itu, bahwa dia bicaranya itu pokoknya dia enggak menyarankan...nota citizenship. Tapi dia itu sarannya itu ini, yang crossing itu lho. Sambil biar kedaluwarsa sendiri. Saya tanya berapa lama, 'hitungan dua belas tahun lah'. Lama banget gitu loh. Saya langsung (suara tidak jelas).

Adapun, ketentuan Pasal 78 ayat 1 butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun tidak dapat dilakukan penuntutan apabila sudah melewati dua belas tahun.

Meski demikian, dalam persidangan, Lucas membantah rekaman yang diputar jaksa. Lucas tidak mengakui bahwa nomor telepon yang disadap itu adalah nomor telepon pribadinya.

Baca juga: Hasil Sadapan KPK, Lucas Sarankan Eddy Sindoro Tak Kembali ke Indonesia

Lucas juga mengatakan tidak kenal suara dalam rekaman dan tidak mengetahui isi rekaman.

"Saya tidak tahu itu percakapan siapa dengan siapa," kata Lucas.

Dalam kasus ini, Lucas didakwa menghalangi proses penyidikan KPK terhadap tersangka mantan petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro. Lucas diduga membantu pelarian Eddy ke luar negeri.

Menurut jaksa, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang telah berstatus tersangka agar tidak kembali ke Indonesia. Lucas juga mengupayakan supaya Eddy masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tanpa pemeriksaan petugas Imigrasi.

Kompas TV Sidang kasus perintangan proses penyidikan dengan terdakwa Lucas dalam perkara kasus suap yang melibatkan mantan Bos Lippo Group Eddy Sindoro kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi fakta. Sidang diwarnai perdebatan antara pengacara terdakwa, penuntut umum dan saksi ahli yakni Novel Baswedan.<br /> Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi fakta, Novel Baswedan yang pada saat itu masih berlangsung sengithingga 2 kali di skors oleh majelis hakim.Perdebatan terjadi karena pengacara terdakwa meminta Jaksa Penuntut Umum membeberkan bukti percakapan chat yang diserahkan penyidik KPK,namun jaksa penuntut umum dan Novel Naswedan, keberatan. <br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com