Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Prabowo, JK Sebut Bangun Infrastruktur Harus Cepat karena Tertinggal Jauh

Kompas.com - 18/02/2019, 05:11 WIB
Sabrina Asril

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia terlambat membangun moda transportasi, sehingga keputusan cepat Pemerintah untuk membangun "LRT" dan "MRT" harus dihargai supaya tidak tertinggal dari kota besar di negara kawasan Asia.

Hal ini disampaikan Kalla untuk menanggapi pernyataan Prabowo yang menilai keputusan pemerintah membangun infrastruktur terkesan "grasak-grusuk". Hal itu, sebut Prabowo, membuat sejumlah proyek justru mengalami kerugian.

"'Grasak grusuk' maknanya apa? Terburu-buru? Ya kalau terburu-buru karena kita sudah telat. Lihat kota-kota lain di Asia ini, lihat Singapura, lihat di Kuala Lumpur. Itu kalau kita tidak cepat, itu bisa lebih banyak telatnya," kata Kalla usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.

Wapres mengatakan keputusan Pemerintah untuk membangun moda transportasi berbasis rel tersebut dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta, yang tingkatannya masuk terparah di dunia.

Baca juga: Prabowo: Banyak Proyek Infrastruktur Tidak Efisien, Rugi

Selain itu, pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan, juga dimaksudkan untuk membangun fasilitas Asian Games 2018 waktu itu, sehingga diperlukan kecepatan.

"Jadi harus dihargai juga kecepatan mengambil keputusan karena kita waktu itu juga ada Asian Games. Kedua, memang kita sudah terlambat; dan kemacetan di Jakarta sudah termasuk kemacetan yang salah satu tertinggi di dunia," jelasnya.

Terkait inefisiensi pembangunan LRT di Palembang, yang jaraknya hanya 24,5 kilometer, JK mengatakan masalah itu bisa diatasi dengan membangun jaringan transportasi lain meskipun memerlukan biaya tambahan lagi.

Baca juga: Jokowi Tepis Tudingan Prabowo Infrastruktur Tanpa Studi Kelayakan

"Memang sekarang ini di Palembang itu masih jauh dari target, tetapi karena itu harus dikampanyekan dan harus dibuatkan jaringannya lagi. Jadi kalau hanya (sekitar) 20 kilometer di Palembang itu tidak cukup untuk menaikkan penumpang, karenanya harus lebih banyak jaringannya lagi," paparnya.

Dalam debat capres putaran kedua, capres Prabowo Subianto mengatakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK kurang efisien karena banyak yang dikerjakan terburu-buru tanpa studi kelayakan.

"Saya juga harus sampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi bekerja kurang efisien. Banyak infrastruktur dikerjakan dengan 'grasak grusuk' tanpa 'feasibility study' yang benar," kata Prabowo.

Hasilnya, kata Prabowo, pemerintah justru rugi di sejumlah proyek. Dia mencontohkan kasus pembangunan LRT di Palembang dan Bandara Kertajati di Jawa Barat.

Debat capres putaran kedua, yang hanya diikuti dua kandidat capres, digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan. Debatk kedya ini mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com