Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jadi Ibu Susi Mau Saya Lapor Berapa, Kan Kurang Ajar Seperti Itu..."

Kompas.com - 13/02/2019, 11:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jengkel kepada sebagian pengusaha perikanan tangkap di Indonesia. Sebab, mereka tidak patuh dan jujur dalam melaporkan hasil ekspornya.

"Dengan kenaikan ekspor kita sebesar 10 sampai 12 persen saja, ternyata yang unreported masih 80 persen lagi," ujar Susi dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Ia mencontohkan, ada pengusaha yang awalnya melaporkan nilai ekspor sebesar Rp 300 juta. Setelah ditelisik oleh KKP, rupanya nilai ekspornya lebih jauh dari itu.

Baca juga: Menteri Susi: Orang Indonesia Diatur Sedikit, Dibilang Mau Bunuh Pengusaha

Setelah ketahuan, pengusaha itu pun melaporkan kembali ke KKP. Rupanya tetap saja yang dilaporkannya tersebut berada jauh di bawah nilai ekspor aslinya.

"Ada yang dari Rp 300 juta menjadi Rp 2 miliar. Jadi 20 ton menjadi 200 ton. Padahal tangkapannya 2.000 ton. Kepatuhan para pengusaha ini masih sangat kurang," ujar Susi.

Untuk mendorong pengusaha perikanan patuh dan jujur, Susi sampai membuat video testimoni yang berisi permintaan agar seluruh pengusaha perikanan tangkap di Indonesia melaporkan nilai ekspor secara jujur ke pemerintah.

Bertengkar dengan Pengusaha

Selain itu, Menteri Susi sampai berkomunikasi langsung dengan para pengusaha lewat pesan singkat.

Baca juga: Menteri Susi: Isu Pangan dan Energi Akan Jadi Konflik di Mana-mana

Kepada satu per satu pengusaha, Menteri Susi meminta agar mereka mencantumkan nilai ekspor sesuai dengan kondisi asli, tidak dikurang-kurangkan.

Ketika berkomunikasi ini, Susi pun sering mendapatkan perlawanan dari pengusaha yang berniat tak jujur.

"Ini contoh pesan Whatsapp saya dengan mereka. Kalau saya tekan, dia jawab, Ibu maunya berapa? Kan sudah Rp 200 juta naik ke Rp 300 juta kemudian Rp 2 miliar. Saya bilang belum cukup. Anda pasti lebih dari itu," ujar Susi.

Baca juga: Kritik Menteri Susi untuk Nelayan Prigi: Harusnya Nelayan Itu Pintar, tapi Kok Bodoh...

"Mereka lalu tanya, sebenarnya KKP maunya apa? Saya jawab lagi, KKP maunya apa, pakai tanda pentung (tanda seru). Jengkel juga. Mereka bilang, jadi Ibu Susi mau saya lapor berapa? Kan kurang ajar seperti itu. Ini pengusaha sama menterinya ngomong begitu coba," lanjut dia.

Susi sebenarnya memahami situasi psikologis pengusaha. Mereka berlaku demikian karena puluhan tahun memang pemerintah tidak pernah tegas dalam hal ini. Susi pun berkomitmen terus memperbaiki dunia perikanan di Indonesia.

"Tapi alhamdulilah, dengan perbaikan-perbaikan, tahun kemarin dalam satu tahun ini kita bisa dapat tambahan angka 600.000 ton. Angka itu saja dikalikan 2 dollar AS saja sudah Rp 12 triliun. Jadi, apa yang dilakukan saat ini harus terus dijaga," ujar Susi.

Kompas TV Ditenggelamkan, tidak ada ampun bagi penangkap ikan ilegal terutama kapal asing. Menteri kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak mau berkompromi. Semuanya demi menggenjot produksi konsumsi sampai ekspor hasil laut. Berikut dialog eksklusif segmen khas manuver Jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dengan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com