Kompas.com - 13/02/2019, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kementeriannya bekerja dengan tiga prinsip, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Maka, sederet kebijakan dikeluarkan agar selaras dengan prinsip itu. Misalnya, moratorium kapal asing, penangkapan dan penenggelaman kapal pencuri ikan, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan, modernisasi alat tangkap nelayan hingga membangun industri perikanan.

Baca juga: Menteri Susi: Isu Pangan dan Energi Akan Jadi Konflik di Mana-mana

Namun Susi mengakui, masih banyak orang di Indonesia yang tak berpikir tentang keberlanjutan sehingga memprotes keras kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

"Separuh orang Indonesia, terutama kelas tertentu, itu masih generasi lama yang enggak berpikir soal sustainability, keberlanjutan. Pengusahanya juga sama," ujar Susi saat acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Kritik Menteri Susi untuk Nelayan Prigi: Harusnya Nelayan Itu Pintar, tapi Kok Bodoh...

"Sehingga kalau diatur sedikit saja, dia bilang, oh lu mau bunuh pengusaha. No! Justru salah. Kamu yang harus berpikir keberlanjutan keuntungan bisnis kamu," tegasnya.

Susi pun dapat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya benar-benar berdampak positif bagi keberlanjutan di dunia perikanan.

Tahun pertama pemerintah menegakkan hukum di laut, Susi mendapatkan laporan mengenai hasil maksimal nelayan kecil.

Baca juga: Menteri Susi Dorong Pengusaha Perikanan Beri Asuransi untuk Anak Buah Kapal

Nelayan di Pulau Banda misalnya. Mereka ada yang mendapatkan ikan tuna seberat 7-12 kilogram per ekor.

Pada tahun kedua, bobot rata-rata ikan tuna yang mereka tangkap naik menjadi 17-20 kilogram per ekor. Pada tahun ketiga, bobot rata-rata ikan sudah mencapai 37 kilogram per ekor.

"Sekarang, nelayan di Banda itu bisa mendapatkan tuna dengan bobot 60-90 kilogram per ekor dan saya baru dapat laporan, ada nelayan yang sudah mendapatkan bantuan kapal dari kita, mancing satu tahun dapat 562 ekor (tuna). Dia untung Rp 6 miliar dalam satu tahun," papar Susi.

Baca juga: Marah-Marah, Menteri Susi Minta Pengusaha Jujur Laporkan Hasil Lautnya

Berdasarkan asesmen dari lembaga internasional dan kementeriannya sendiri, stok ikan di perairan Indonesia yang pada empat tahun lalu diperkirakan hanya 7,1 juta ton, kini meningkat tajam menjadi 12,5 juta ton.

Meski kerap mendapatkan protes, Susi mengatakan, kebijakannya ini sekaligus menjadi sosialisasi bagi masyarakat, khususnya nelayan tangkap dan pengusaha, untuk juga berpikir mengenai keberlanjutan bisnisnya di masa mendatang.

Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan sebuah puisi berjudul Kau Bohong yang diunggah ke akun media sosial. Puisi dengan judul "Kau Bohong" diunggah Menteri Kelautan dan Perikanan ke akun media sosial instagram. Dalam puisi yang cukup singkat ini Susi Pudjiastuti sempat menyatakan puisinya ini ditujukan pada seorang teman yang dianggap "spesial". Puisi ini direkam dengan lokasi berada di tepi laut. Dalam video ini tak ada penjelasan siapa identitas orang yang disebut berbohong melalui puisinya. Unggahan video puisi berjudul "Kau Bohong" hingga Kamis (7/2/2019) sore disukai lebih dari 117.000 pengikut di akun instagramnya. Unggahan puisi Menteri Susi ini mendapat komentar beragam dari warganet.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Daftar Pemilu 2024, Prabowo-Cak Imin Jalan Bareng ke KPU

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Pengacara Sebut Bharada E Merasa Tertekan Karena Beri Keterangan Berbeda

Nasional
Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Kasus Brigadir J yang Makin Terang dan Menanti Sang Dalang Segera Terungkap

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Anggota Komisi II DPR Sebut Pembentukan DOB Bisa Bantu Cegah Konflik di Papua

Nasional
KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.