Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Coba-coba Pilih Pemimpin yang Belum Berpengalaman

Kompas.com - 09/02/2019, 21:05 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mengelola Indonesia yang memiliki 260 juta jiwa, diperlukan pemimpin yang berpengalaman. 

Menurutnya, tidak mudah memimpin Indonesia yang adalah negara besar.

"Pengalaman seperti itu penting, perlu. Dari pengalaman yang saya miliki dari dunia usaha 18 tahun, jadi wali kota, lalu gubernur, sangat beda sekali. Mengelola negara besar berarti 514 kabupaten/kota, bukan hal mudah," kata Jokowi di saat menerima dukungan dari alumni Universitas Trisakti di Basket Hall kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (9/2/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: Alumni Trisakti: Jokowi Kerja Nyata, Tidak Ada Beban Masa Lalu

"Jadi jangan sampai 260 juta orang ini kita coba-coba diberikan ke yang belum berpengalaman," tegasnya.

Ribuan alumni Universitas Trisakti menyatakan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil Presiden RI periode 2019-2024. Jokowi juga mendapat rompi reformasi sebagai juara reformasi.

Ia kemudian menyatakan bahwa pengalaman penting dari sebuah kepemimpinan adalah pengalaman memimpin keluarga. Menurutnya, kepemimpinan apapun harus dimulai dengan menata keluarga.

"Semua kepemimpinan harus dimulai bagaimana kita mengelola, 'memanage' keluarga. Nah ini, urusan ini saya punya pengalaman," tambah Jokowi.

Baca juga: Ini 5 Alasan TGB Dukung Jokowi Dua Periode

Ia juga menyatakan, jika seseorang ingin terjun ke pemerintahan, maka seharusnya dia mengalami kepemimpinan secara bertahap.

"Di sini saya menapaki jalan pengalaman pemerintahan dimulai dari bawah, menjadi wali kota dua kali memimpin 600 ribu penduduk Solo, naik memimpin Jakarta 10 juta orang, naik lagi mengelola bangsa besar Indonesia dengan penduduk 260 juta," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tantang Karni Ilyas Sebut 10 Nama Ikan

Jokowi juga menyampaikan peristiwa tahun 1998 saat timbulnya reformasi yang didorong oleh demonstrasi oleh mahasiswa termasuk Universitas Trisakti saat itu adalah suatu turbulensi politik.

"Demokrasi harus semakin matang dewasa, jadi tidak ada lagi korban seperti 1998 yang merupakan sebuah peringatan bagi kita, bahwa Universitas Trisakti memberikan kontribusi besar kepada reformasi," tambah Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemuda Indonesia Jangan Gampang Mengeluh

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Jokowi mengaku bahwa dalam membangun Mass Rapid Transport (MRT) memang akan rugi karena menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat.

"Tapi kita putuskan subsidi Rp 3 triliun, saya perintahkan kepala dinas bagaimana menutup subsidi, akhirnya didapatkan Rp 3 triliun dengan' electronic road pricing'. Saya putuskan kita mulai pembangunan LRT/MRT. Ini adalah keputusan politik yang kita hitung. Kalau hitung untung rugi, LRT/MRT tidak akan kita bangun," jelas Jokowi.

Baca juga: Ribuan Seniman dan Budayawan Sumedang Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Maruf

Ia pun meminta agar pembangunan infrastruktur tidak dijadikan isu yang dibelok-belokkan.

"Silakan masyarakat mau pilih jalan tol atau jalan nasional, tapi jangan dibelok-belokkan ada mengatakan 'Pak kami tidak perlu jalan tol, kami tidak makan jalan tol'. Yang nyuruh makan jalan tol ya siapa? Ini adalah pilihan-pilihan silakan, semua negara maju melakukan ini, untuk kemajuan negara kita, bangsa Indonesia," tegas Jokowi.

Kompas TV Sejumlah seniman yang juga alumni Institut Kesenian Jakarta mendeklarasikan dukungan pada pasangan calon Presiden Joko Widodo Ma&rsquo;ruf Amin. Deklarasi alumni IKJ Ikut Ke Jokowi berlangsung di rumah aspirasi Jokowi-Maruf di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu alasan dukungan terhadap Jokowi-Maruf karena alumni IKJ selama ini menjunjung tinggi keberagaman. <br /> <br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com