Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Nilai Prabowo Kurang Bijaksana karena Turut Kritik SBY

Kompas.com - 08/02/2019, 17:44 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyesalkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia sudah salah arah sejak era Orde Baru.

Amir menilai, dengan pernyataan itu, Prabowo turut mengkritik sepuluh tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat telah membawa partainya mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Saya hanya bisa berkomentar bahwa pernyataan tersebut kurang bijaksana," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (8/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Kekeliruan Arah Pembangunan Terjadi Sejak Orde Baru

"Pernyataan tersebut berpotensi melukai orang-orang yang sejauh ini sudah sedemikian teguh dan berkomitmen mendukungnya," kata Amir.

Kendati demikian, saat ditanya apakah Prabowo sebaiknya minta maaf dan mencabut pernyataannya itu, Amir menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Terpulang kepada Prabowo. Namun, agar diketahui walaupun banyak elite yang berperilaku tidak terpuji, keliru kalau dikatakan semua elite," kata mantan Menteri Hukum dan HAM di era SBY ini.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir SyamsuddinAmbaranie Nadia K.M Mantan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin

Baca juga: Komisioner KPU: Golput Keren di Orde Baru, Kalau Sekarang Rugi

Kendati menyesalkan pernyataan Prabowo itu, Amir berharap seluruh kader Demokrat tetap solid mendukung Prabowo di Pilpres 2019.

Menurut dia, Prabowo adalah harapan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik ketimbang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

"Kami para elite dan terutama Pak Prabowo tempat rakyat menggantungkan harapan agar dapat menyongsong harapan dan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Tugas kita adalah mengawal harapan itu," ucap Amir.

Baca juga: Prabowo: Kalau Elite Saat Ini Terus Berkuasa, Tak Mungkin Ada Perbaikan

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa arah pembangunan Indonesia saat ini menuju ke arah yang keliru. Kekeliruan tersebut terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan saat Orde Baru berkuasa.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

"Dari awal, dari sekian belas tahun, sekian puluh tahun, dari saya masih di dalam Orde Baru saya sudah melihat arah perkembangan, arah pembangunan Indonesia, sebenarnya arahnya menuju arah yang keliru," ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Ada Sesuatu yang Buat Elite Indonesia Enggak Suka Sama Saya...

Menurut Prabowo, para elite saat ini telah gagal dalam mengelola negara. Ia pun menyebut para elite itu tidak berguna. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, semua indikator pembangunan menunjukkan Indonesia tengah menuju kegagalan.

Kompas TV Terkait peringatan hari anti-korupsi bahasan ini juga menjadi perbincangan warganet di media sosial termasuk Facebook. Kita simak ulasannya bersama Yasir Neneama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com