Prabowo: Kalau Elite Saat Ini Terus Berkuasa, Tak Mungkin Ada Perbaikan

Kompas.com - 06/02/2019, 20:51 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menuturkan bahwa arah pembangunan Indonesia saat ini menuju ke arah yang keliru. Kekeliruan arah pembangunan itu disebabkan oleh para elite gagal dalam mengelola negara.

Oleh sebab itu, Prabowo menilai perubahan atau perbaikan arah pembangunan tidak akan terjadi jika para elite tersebut terus berkuasa.

"Kalau elite-elite sekarang ini terus berkuasa tidak mungkin ada perbaikan bagi Bangsa Indonesia," ujar Prabowo saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Menurut Prabowo, kekeliruan arah pembangunan Indonesia terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan saat Orde Baru berkuasa.

Baca juga: Prabowo Sebut Kekeliruan Arah Pembangunan Terjadi Sejak Orde Baru

Ia mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah kekayaan alam yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Prabowo, hasil pengelolan sumber daya alam justru banyak yang disimpan di luar negeri. Dengan demikian sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmatinya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Banyak kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri. Itu sudah saya sampaikan dan itu pernah disampaikan oleh Bung Karno," kata dia.

Baca juga: Didukung Kelompok Buruh Sebagai Capres, Prabowo Mengaku Terharu dan Bangga

Kekeliruan arah pembangunan, kata Prabowo, sangat berdampak pada sektor-sektor lain, misalnya terkait ketersediaan lapangan pekerjaan dan upah buruh.

Ia menegaskan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan perbaikan upah buruh tidak akan terjadi jika sistem pengelolaan negara saat ini tidak diubah.

"Tidak mungkin kita cukup lapangan pekerjaan. Tidak mungkin upah kalian (buruh) akan membaik. Saya katakan di sini tidak mungkin kalau sistem seperti sekarang diteruskan," ucap Prabowo.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Relawan Jokowi Akui Dirayu untuk Pilpres, dari Elite Partai Oposisi, hingga Pengusaha

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Juta Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Juta Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Nasional
Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X