Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kepuasan dan Kepercayaan Cukup Memuaskan, Ini yang Masih Dapat Ditingkatkan dalam Kinerja Polri

Kompas.com - 02/02/2019, 07:37 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan marketing dan lembaga konsultasi MarkPlus Inc memiliki beberapa masukan bagi Kepolisian RI setelah melakukan survei kepuasan dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

MarkPlus Inc melakukan survei terhadap 34 polda dan 461 polres dengan 29.250 responden, selama bulan September-November 2018. Terdapat empat kriteria yang diukur, yaitu kinerja, kultur, media, dan isu terkini.

Sebagian besar polda dan polres sudah memperoleh nilai kepuasan maupun kepercayaan di atas rata-rata nasional.

Namun, Founder dan Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya mengatakan hasil tersebut masih dapat ditingkatkan.

"Untuk polres dan polda yang sudah mencatatkan indeks kepuasan dan kepercayaan di atas 90 persen, masih ada ruang perbaikan yang besar, untuk memperoleh kualitas kepuasan dan kepercayaan yang lebih tinggi," tutur Hermawan di kantornya, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Polri Raih Indeks Kepuasan 74,46 Persen dan Indeks Kepercayaan 80,37 Persen

Secara keseluruhan, indeks kepuasan terhadap institusi kepolisian sebesar 74,46 persen dan nilai indeks kepercayaan sebesar 80,37 persen.

Survei tersebut membagi dimensi kultur ke dalam dua aspek, yaitu continuous dan discrete culture. Pada continuous culture, ia menjelaskan bahwa peningkatan dapat dilakukan dengan kedisiplinan mengikuti prosedur dan memadukan ketegasan dan keramahan saat bertugas.

Sementara itu, perbaikan pada discrete culture meliputi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan kasus.

Untuk kategori media, Hermawan mengatakan pihak kepolisian perlu memastikan kejelasan dan ketersediaan informasi bagi publik.

Baca juga: Ini Empat Daerah Rawan di Pileg 2019 Menurut Polri

Berikutnya, penanganan isu terkini yang dianggap ideal adalah sesuai prosedur, transparan, menggunakan pendekatan humanis yang melibatkan masyarakat, kasus dapat terselesaikan, dan adanya pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait.

Kategori terakhir adalah kinerja Polri. Menurutnya, pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerja dalam tiga tugas mereka.

"Kinerja Polri dalam tiga tingkatan untuk tiga fungsi, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terangnya.

MarkPlus Inc melakukan survei terhadap persepsi masyarakat terkait penerapan program prioritas Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang disebut Promotor atau Profesional, Modern dan Terpercaya.

Mereka menggunakan empat kriteria, yang terdiri dari kultur, kinerja, media, dan isu terkini.

Dalam melaksanakan survei, MarkPlus Inc mengkategorikan respondennya, yaitu berusia diatas 18 tahun, memiliki KTP Indonesia, sebisa mungkin berpendidikan SMA, dan tidak memiliki keluarga yang bekerja di kepolisian.

MarkPlus Inc menggunakan enam metode, mulai dari survei secara daring, Computer Assisted Telephone Interview (CATI), Computer Assisted Personal Interview (CAPI), menelepon kembali sejumlah responden, observasi lapangan, dan pengamatan terhadap berita di media daring.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 0,57 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com