Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Sudah 4 Tahun Ini Dimaki, Direndahkan, Dihina, Difitnah...

Kompas.com - 01/02/2019, 19:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

REMBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklarifikasi sejumlah isu miring yang menerpa dirinya di acara "Sarang Berzikir" di Pondok Pesantren Al-Anwar, Kelurahan Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

"Saya sudah empat tahun ini, entah direndahkan, entah dimaki, entah dihina, entah difitnah, saya diem saja. Sabaaarr, sabaaarr ya Allah. Saya hanya begitu," ujar Jokowi, Jumat (1/2/2019).

"Tapi kan kadang-kadang juga perlu saya jawab. Masak empat tahun dibilang PKI, saya diem? Dibilang anti-ulama masak saya diem? Dibilang kriminalisasi ulama masak saya diem? Saya jawab sekarang," lanjut dia.

Mengenai tuduhan bahwa ia adalah PKI, Jokowi membantahnya. Ia menyebut, isu itu tidak logis. Sebab, PKI dinyatakan jadi organisasi terlarang tahun 1965/1966. Sementara, Jokowi baru lahir tahun 1961, empat tahun sebelum PKI dibubarkan oleh negara.

Baca juga: Timses Jokowi Minta Polisi Tak Berhenti pada Ratna Sarumpaet

"Artinya saya masih balita. Enggak ada yang namanya PKI balita itu enggak ada," ujar Jokowi.

Isu miring selanjutnya, yakni soal Jokowi anti-ulama. Jokowi juga tidak habis pikir dengan tudingan tersebut. Sebab, dalam setiap kunjungannya, ia selalu menyempatkan diri bersilaturahim dengan kiai, ulama dan para santri di pondok pesantren.

"Kemudian yang tanda tangan Perpres Hari Santri Nasional itu siapa? Masak ada anti-ulama tanda tangan hari santri sih? Logikanya harus kita pakai. Kalau kata Cak Lontong, mikir, mikir, mikir," lanjut Jokowi.

Terakhir, yakni isu bahwa Jokowi serta pemerintahannya mengkriminalisasi ulama.

Baca juga: Saat Jokowi Curhat soal Tudingan PKI, Jemaah Teriak Tuduhan Itu Bohong dan Hoaks

"Ulama mana yang dikriminalisasi? Yang namanya kriminalisasi itu, tidak punya kasus hukum, kemudian masuk ke sel," ujar Jokowi.

"Kalau ada kasus hukumnya, ada yang melaporkannya, aparat lalu melakukan penyidikan, dibawa ke lembaga yudikatif, ya memutuskan pengadilan. Kalau memang dianggap tidak salah, ya bebas," lanjut dia.

Sekali lagi, Jokowi meminta umat Islam tidak langsung percaya dengan isu yang beredar. Apalagi tidak jelas sumbernya. Semua informasi harus dicek kebenarannya. Ia mengatakan, klarifikasinya ini bukan bentuk kemarahan.

"Ini logikanya gampang-gampang saja ya saya menjawab. Saya menjawab enteng-enteng saja. Bukan marah loh ini, saya hanya menjawab," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com