Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih, Caleg Ini Janji Masyarakat Bisa Kasih Penilaian Lewat Aplikasi

Kompas.com - 30/01/2019, 12:15 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah mempersiapkan sistem khusus yang akan digunakan jika berhasil lolos dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Sistem itu untuk menjamin transparansi dan kontrol masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Hal ini dikampanyekan juga oleh caleg milenial PSI, Rian Ernest, ketika turun ke daerah pemilihannya.

"Kalau ternyata performance kami mengecewakan konstituen, mereka bisa beri rating ke kami. Nanti akan ada aplikasi yang bisa diakses oleh konstituen kami," ujar Rian kepada Kompas.com, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Kampanye ala Caleg Milenial, dari Bikin Pelatihan hingga Buat Program Magang

Jika rating anggota DPR dari PSI buruk, mereka bisa "diadili" oleh jajaran DPP.

Dan jika terus menerus memburuk, bukan tidak mungkin mereka diberhentikan antar waktu (PAW).

Rian mengatakan, hal ini menjadi pembeda antara PSI dengan partai lain. Sebelum masuk ke DPR, mereka mempersiapkan sistem pengawasan internalnya.

"Karena memang kalau semua caleg pasti punya komitmen dan janji. Tetapi kalau enggak ada sistem atau tools, ya bakal janji mulu," kata dia.

Secara pribadi, Rian berjanji kepada konstituennya akan menyiarkan rapat-rapat di DPR melalui siaran langsung media sosial.

Baca juga: Alasan Para Caleg Milenial Ikut Perebutkan Kursi Wakil Rakyat...

Menurut dia, cara ini untuk menjamin keterbukaan di masyarakat dan tidak sulit untuk dilakukan.

"Kita harus perbanyak lagi transparansi sehingga publik merasa lebih terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan," ujar Rian.

Gaya kampanye milenial

Rian merupakan caleg dari Derah Pemilihan DKI Jakarta I. Janji-janji yang dia sampaikan tadi merupakan beberapa isi kampanyenya selama turun ke dapil.

Selain menyampaikan janjinya, Rian juga menceritakan gagasan dan pengalamannya kepada konstituen.

Pada era menjamurnya media sosial ini, Rian berpendapat kampanye dengan turun langsung ke masyarakat masih lebih efektif.

Baca juga: Cerita Caleg: Terjun ke Wilayah Pelosok hingga Sempat Salah Kaprah

"Jadi memang yang terpenting dalam kampanye tetap harus turun langsung ke lapangan," kata Rian.

Namun, Rian juga harus mengoptimalkannya dengan kegiatan di media sosial.

Biasanya, ia memanfaatkan medsos miliknya untuk live streaming saat kampanya di dapil. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih berpartisipasi.

"Misal kalau saya lagi blusukan saya lakukan live streaming lewat Instagram atau Facebook supaya yang di luar sana merasa bisa ikut perjuangan saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com