Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ingatkan Pemilu 2019 Bukan Hanya Pilpres, tetapi Juga Pemilihan Legislatif

Kompas.com - 29/01/2019, 11:39 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyerukan kepada seluruh pemilih untuk tidak fokus hanya pada pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif (Pileg).

Hal itu dinilai menjadi tantangan penyelenggara Pemilu 2019 yang berskala besar.

"Pemilih harus memberikan perhatian kepada seluruh kandidat yang mengikuti Pemilu 2019. Jangan hanya fokus pada Pilpres, tapi Pilegnya juga," kata Arief saat menghadiri gelar wicara "Diplomatic Forum" dengan tema "Menciptakan Pemilu Serentak yang Berhasil" di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Arief mencontohkan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggelar pemilu berskala besar.

Baca juga: Wiranto: Manfaatkan Pemilu 2019 sebagai Pesta Demokrasi, Bukan Ajang Konflik

Pada 2014, India telah menggelar pemilu berskala besar dengan 9 fase dan berlangsung lebih dari 1 bulan dengan melibatkan 800 juta pemilih.

"Beberapa negara juga menggelar pemilu berskala besar, seperi India. Ini pertama kali bagi Indonesia. Tantangannya bukan hanya pada kerumitan dari penyelenggaraan, melainkan juga mengajak pemilih mengambil hak suaranya," kata Arief.

Pasalnya, lanjut Arief, tantangan besarnya adalah mengajak pemilih yang totalnya 192 juta untuk mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Pemilih harus menjadi bagian dari Pemilu 2019 dengan memberikan suara. Informasi mengenai profil seluruh kandidat yang mengikuti pemilu ada di laman dan aplikasi KPU, tapi banyak dari pemilih tidak mau mencari informasi itu karena tertutup oleh polemik pilpres di media sosial," kata dia.

Baca juga: Pesan Menko Polhukam untuk TNI-Polri Terkait Pemilu 2019

Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebutkan, banyak dari pemilih yang tidak mengetahui bahwa Pemilu 2019 juga memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketidaktahuan tersebut terjadi karena informasi yang muncul di media massa maupun media nasional hanya soal Pilpres.

"Pemilih tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang Pemilu 2019, siapa saja kandidatnya, apa programnya, dan sebagainya. Hal itu diperparah dengan adanya polarisasi pemilih dan edukasi pemilu yang minim," kata Titi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com