Jokowi Bicara "Merit System", Hidayat Singgung Janji soal Kabinet Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid, melihat ada ketidaksesuaian antara jawaban calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dengan kenyataan di lapangan.

Salah satunya ketika Jokowi bicara tentang pengangkatan pejabat berdasarkan merit system. Hidayat mengatakan hal ini bertentangan dengan kondisi kabinet pemerintahan Jokowi yang menurutnya transaksional.

"Beliau tegas menyampaikan pentingnya merit system dan salah satu di antaranya tidak akan melakukan pembentukan kabinet berdasarkan transaksional. Tetapi siapapun tahu pembentukan kabinet (saat ini) basisnya adalah transaksional," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Prabowo: Bagaimana Tanggapan Pak Jokowi kalau Jabatan Penting Diserahkan ke Kader Parpol?

Padahal, kata Hidayat, pembentukan kabinet yang tidak transaksional adalah janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014. Menurut dia, pernyataan Jokowi mengenai hal ini justru mengonfirmasi janji kampanye yang tidak dijalani.

Hidayat juga menyinggung jaksa agung yang berasal dari kader partai politik. Dalam debat, Jokowi memberi contoh Baharuddin Lopa, jaksa agung yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Cegah Korupsi, Jokowi Sebut Rekrutmen Jabatan Publik Harus Berbasis Kompetensi

Hidayat mengatakan pengangkatan Baharuddin tidak bisa disamakan dengan situasi Jokowi saat ini.

"Bedanya adalah dulu Gus Dur ketika mengangkat Pak Baharuddin Lopa, beliau tidak pernah berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung dari parpol," kata Hidayat.

"Pak Jokowi beda. Beliau punya beban janji masa lalu ketika kampanye dulu," tambah dia.

Pada Pilpres 2014, setidaknya ada empat janji yang pernah dilontarkan Jokowi terkait kabinet.

Baca juga: Bicara Rekrutmen ASN, Jokowi Beri Contoh Kahiyang Tak Lulus CPNS

Janji-janji itu adalah membentuk kabinet yang tak transaksional, transparan dan partisipatif dalam penentuan menteri, mengangkat menteri yang tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai, dan janji melibatkan KPK dan PPATK untuk memberikan masukan terkait calon menteri. 

Dalam debat tadi malam, Jokowi ditanya calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto mengenai kader partai yang diberi jabatan tertentu. Menjawab itu, Jokowi mengaku tidak ingin membedakan orang partai maupun non-partai.

"Saya kira, kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada orang partai, atau tidak harus kepada profesional," jawab Jokowi.

Baca juga: Perbedaan Pendapat Jokowi dan Prabowo soal Gaji ASN...

"Jabatan itu yang paling penting adalah merit sistem. Proses rekrutmennya yang betul transparan, mengacu kompetensi, integritas, kapasitas memimpin yang baik," lanjut dia.

Jokowi kemudian mencontohkan salah satu pejabat penegak hukum berintegritas di Indonesia yang berlatar belakang partai politik.

"Misalnya Pak Baharudin Lopa, itu kan dari PPP. Jadi yang penting proses rekrutmen yang benar," ujar Jokowi.