Cegah Korupsi, Jokowi Sebut Rekrutmen Jabatan Publik Harus Berbasis Kompetensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan, rekrutmen jabatan publik harus berbasis pada kompetensi, tidak bertumpu pada finansial seseorang atau nepotisme.

Hal ini dinilai efektif untuk mencegah praktik korupsi dari kalangan pejabat publik.

"Untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas," kata Jokowi dalam debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Selain itu, untuk menekan korupsi di jabatan politik, harus dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Pemilu juga harus dibuat murah.

Sehingga, anggota partai tidak merasa terbebani dengan biaya pemilu.

Baik dalam rekrutmen jabatan publik maupun politis, politik uang diharapkan bisa dipangkas.

Dari sini, diharapkan akan didapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas dan kapasitas yang baik.

"Dan kita harapkan dengan rekruitmen-rekruitmen ini jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik walikota, baik gubernur, kita akan mendapat putra putri terbaik karena memang rekruitmennya berjalan dengan transparan, akuntabel," tutur Jokowi.