Perbedaan Pendapat Jokowi dan Prabowo soal Gaji ASN...

Kompas.com - 17/01/2019, 22:42 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kedua kanan) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua KPU Arief Budiman (kiri) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kedua kanan) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto menilai bahwa pembenahan birokrasi untuk memberantas korupsi yang perlu dilakukan salah satunya adalah menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN).

"Akar masalahnya adalah penghasilan aparatur pegawai negeri sipil dan birokrat itu kurang. Saya akan perbaiki kualitas hidup birokrat," ujar Prabowo dalam debat pada Kamis (17/1/2019).

Menurut Prabowo, gaji birokrat tidak realistis. Ia memberi contoh gaji pejabat yang kecil.

Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa dia akan memberi sanksi tegas kepada para pegawai negeri yang masih melakukan korupsi.

"Tingkatkan gaji, perbaiki kualitas hidup, kalau dia masih korupsi, saya akan tindak tegas. Kita contoh negara-negara lain, misalnya kita taruh di pulau terkecil, suruh tambang pasir terus-menerus," ujar Prabowo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote Janji prabowo soal ASN

Sementara, Jokowi membantah pernyataan Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 ini. Menurut Jokowi, gaji ASN saat ini sudah lebih dari cukup.

"Saya tidak setuju. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, untuk membenahi birokrasi, yang terpenting adalah perampingan, dan perbaikan rekrutmen ASN, yakni hanya menerima calon terbaik.

Selain itu, untuk tindakan mutasi dan promosi jabatan sesuai kompetensi dan prestasi pegawai.

"Pengawasan internal yang kuat dengan didukung pengawasan eksternal oleh masyarakat, media, hingga komisi ASN," ujar Jokowi.

"Sekarang sudah kita lakukan (rekrutmen pejabat yang bersih). Contoh rekrutmen ASN dilakukan sevara terbuka. Semua bisa cek hasilnya," ujar Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X