Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Pertama, Jokowi Bicara 23 Menit, Ma'ruf 4 Menit

Kompas.com - 18/01/2019, 06:02 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terlihat mendominasi dalam menjawab pertanyaan dibandingkan calon wakil presidennya, Ma’ruf Amin, saat debat pertama pada Kamis (17/1/2019) malam.

Pada debat pertama yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, keduanya telah menjawab sejumlah pertanyaan dalam tema hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Menurut pantauan Kompas.com, Ma’ruf hanya berbicara sebanyak lima kali dengan total durasi selama 4 menit 16 detik.

Baca juga: CEK FAKTA: Anak Presiden Jokowi Tidak Lulus Tes CPNS

Sementara itu, Jokowi berbicara sebanyak 21 kali, termasuk saat memaparkan visi misi dan memberikan pernyataan penutup. Total durasi saat Jokowi berbicara yaitu 23 menit 46 detik.

Bahkan, di awal-awal debat, Ma’ruf hanya menyatakan dirinya mendukung apa yang diungkapkan Jokowi ketika moderator menanyakan apakah ia ingin menambahkan sesuatu atau tidak karena masih tersisa.

“Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi,” kata Ma’ruf saat segmen kedua terkait pertanyaan soal penegakan hukum dan HAM.

Baca juga: Jokowi: Kami Tidak Punya Potongan Diktaktor atau Otoriter

Berikut data hasil pemantauan Kompas.com terkait durasi beserta frekuensi apa yang diungkapkan Jokowi-Ma’ruf saat debat pertama:

A. JOKOWI (1.426 detik atau 23 menit 46 detik)

1. Segmen pertama

Pembacaan visi: Jokowi (3 menit)

2. Segmen kedua

- Jokowi menanggapi (1 menit)

- Jokowi menjawab (01:37)

- Jokowi menanggapi (1 menit)

- Jokowi menjawab (59 detik)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com