Tak Sepakat dengan Prabowo soal Gaji Pejabat Tekan Korupsi, Jokowi Contohkan Dirinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saling adu argumen soal cara menekan politik berbiaya tinggi dan korupsi.

Bagi Prabowo, yang terpenting adalah menyejahterakan lebih dulu seorang pejabat. Menurut dia, sangat tidak realistis saat seorang pejabat yang hanya memiliki gaji Rp 8 juta tetapi perlu berkampanye dengan biaya yang sangat besar.

Hal ini disampaikan Prabowo terkait ide Jokowi untuk mengubah pola rekrutmen di parpol dalam mencari calon-calon kepala daerah. Jokowi ingin agar ada pola rekrutmen yang terbuka dan berbasis pada kemampuan.

"Rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan kepada finansial dan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat birokrasi, rekrutmen harus sdilakuan transparan, sederhana, dengan standar jelas," kata dia.

Sementara untuk jabatan politik, kata Jokowi, perlu penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartaian.

"Perubahan pola rekrutmen di parpol untuk mencari calon-calon kepala daerah," ucap dia.

Sementara Prabowo saat menanggapi ide Jokowi itu menilai titik persoalannya ada pada gaji seorang pejabat.

"Bagaimana bisa seorang gubernur gaji Rp 8 juta, kemudian dia kelola provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia? Ini tidak realistis. Saya kira seorang kepaal pemerintah harus punya niat untuk memperbaiki ini supaya penghasilan pejabat publik cukup dan memotong semua kebutuhan kampanye," kata Prabowo.

Mendenga sanggahan Prabowo itu, Jokowi pun langsung mencontohkan pengalaman dirinya sendiri saat maju Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, pengalaman dia saat Pilgub DKI itu adalah bukti rekrutmen parpol yang baik dalam mencari kepala daerah.

"Contohnya saya sendiri saat menjadi walikota sangat kecil anggarannya. Saat pilgub DKI ke partai pun saya tidak keluarkan uang sama sekali, Pak Prabowo pun tahu itu, saya tidak keluarkan uang sama sekali," ujar dia.