Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Pidato Kebangsaan Prabowo, Begini Kata Jokowi

Kompas.com - 16/01/2019, 12:10 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui, banyak hal di pemerintahannya yang belum berjalan dengan baik. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertajuk "Indonesia Menang" yang disampaikan pada Senin (14/1/2019).

"Jangan pesimistislah. Kalau ada yang belum baik iya, banyak yang belum baik. Tapi kita harus optimistis, kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki. Itu tugas kita," kata Jokowi kepada wartawan di Sentul, Bogor, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: JEO-Menuju Debat Perdana Pilpres 2019: HAM-Korupsi-Terorisme

Saat ditanya mengenai kritik Prabowo soal Badan Usaha Milik Negara yang disebut hampir bangkrut, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

Ia meminta wartawan menanyakan hal itu kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Begitu juga soal masalah krisis keamanan dan alutsista yang disinggung Prabowo, Jokowi enggan menanggapi lebih jauh.

Calon presiden nomor urut 01 ini meminta awak media menanyakan hal itu kepada Panglima TNI.

Baca juga: Membaca Gaya Prabowo dalam Pidato Kebangsaan...

Jokowi hanya meminta agar Prabowo berbicara berdasarkan data-data dan fakta yang ada.

"Ya tentu saja kalau ngomong itu dengan data dengan fakta-fakta dan yang paling penting rencana ke depan seperti apa," kata Jokowi.

Kompas TV Benarkah kubu Prabowo-Sandiaga menerapkan strategi &quot;Our Brand is Crisis&quot; dengan menilai situasi negara saat ini di tengah krisis?<br /> Seberapa efektifkah strategi ini?<br /> KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara badan pemenangan nasional Prabowo-Sandi Ahmad Riza Patria, Direktur konten tim kampanye nasional Jokowi-Mar&rsquo;uf Fiki Satari serta pengamat psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com