Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tahun 2019 Akan Terbangun 1.850 Kilometer Jalan Tol

Kompas.com - 14/01/2019, 07:11 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 sekaligus petahana, Joko Widodo, mengungkapkan, terjadi lonjakan anggaran untuk membangun infrastruktur selama pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada tahun 2014, dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 157,4 triliun. Kemudian, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 410,4 triliun di tahun 2018.

"Di 2014 anggaran kita untuk infrastruktur itu Rp 157,4 triliun. Di 2018, anggaran kita untuk infrastruktur sudah Rp 410,4 triliun. Artinya ada lompatan," kata Jokowi saat tampil dalam program Visi Presiden di NET TV, Minggu (13/1/2019) malam.

Baca juga: Jokowi-JK Gelontorkan Rp 187,7 Triliun Dana Desa Sejak 2014, Ini Realisasinya

Dengan dana dalam jumlah besar tersebut, salah satu infrastruktur yang dibangun adalah jalan tol. Ia pun membeberkan sejumlah capaiannya dalam bidang infrastruktur.

Jokowi mengungkapkan, sepanjang 1.852 kilometer jalan tol akan terbangun di tahun 2019.

"Untuk apa uang sebesar itu? Untuk membangun jalan tol. Jalan tol sampai akhir 2018 sudah kita bangun 782 kilometer. Di 2019, akan terbangun 1.850 kilometer jalan tol," terangnya.

Baca juga: Jokowi Sebut 4 Tahun Pemerintahannya Tidak Hanya Bangun Infrastruktur

Selain itu, terdapat 10 bandara baru di Tanah Air, di antaranya Bandara Kertajati, Jawa Barat, Bandara Ahmad Yani, Jawa Tengah, dan Bandara Anambas, Kepulauan Riau.

Dalam empat tahun, pemerintah juga membangun 12 pelabuhan baru. Salah satunya adalah Makassar New Port di Sulawesi Selatan.

Berikutnya, Jokowi juga menyinggung soal jalan-jalan di perbatasan yang telah dibangun.

"Kemudian jalan perbatasan, dulu enggak pernah sama sekali kita urus, sekarang baik di Papua. Kalimantan, NTT, ada kurang lebih 3.194 kilometer yang telah kita bangun, karena perbatasan adalah wajah Indonesia," ungkap dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Jokowi Akselerasi Blueprint Pembangunan Infrastruktur SBY

Infrastruktur berikutnya yang ia sebutkan adalah bendungan. Dari data yang ditunjukkan Jokowi, terdapat 8 bendungan yang telah diselesaikan dan sebanyak 58 bendungan lainnya sedang dikerjakan.

Terakhir, yaitu perumahan. Indonesia, kata Jokowi, mengalami kekurangan rumah sebanyak 13 juta unit, terutama untuk anak-anak muda.

Untuk itu, pemerintah membangun 1,4 juta unit rumah selama tahun 2015 dan 2016. Di tahun berikutnya, pemerintah membangun 800.000 unit rumah untuk pekerja muda. Sementara itu, 1 juta unit rumah berhasil dibangun di tahun 2018.

Kompas TV Bagaimana cara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membangun proyek infrastruktur tanpa berutang? Apa tanggapan dari kubu Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin terkait pernyataan Sandiaga ini?<br /> <br /> Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam bersama juru bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Haryadin Mahardika danjuru bicara tim kampanye Nasional Jokowi-Ma&rsquo;ruf,Rama Pratama.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com