Seperti Ini Gagasan Sandiaga soal Pembangunan Infrastruktur Tanpa Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjelaskan pernyataannya terkait pembangunan infrastruktur tanpa utang.

Menurut Sandiaga, pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara sangat mungkin dilakukan.

Bahkan, kata Sandiaga, hal itu sudah ia lakukan saat turut membangun Tol Cipali sepanjang 116 kilometer.

Sandiaga merupakan salah satu pemegang saham Saratoga Investama Sedaya. Salah satu anak perusahaannya, yakni PT Lintas Marga Sedaya (LMS), merupakan pemegang konsesi jalan tol 116,75 km Cikopo-Palimanan (Cipali).

Baca juga: Sri Mulyani: Boro-boro Infrastruktur, Sebagian Besar Anggaran Pemda Habis buat Gaji Pegawai

“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol cipali 116km, tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN," ujar Sandiaga melalui keterangan tertulisnya, Selasa (11/12/2018).

Sandiaga berjanji, jika terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Namun, dengan pendekatan yang berbeda.

Pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.

"Kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya BUMN dengan menggunakan APBN atau APBD," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Erick Thohir Ingin Belajar dari Sandiaga Terkait Pembangunan Infrastruktur Tanpa Utang

Selain itu, lanjut Sandiaga, pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan dengan mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dikutip dari laman www.djkn.kemenkeu.go.id, KPBU merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

"Skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” ucap Sandiaga.

“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” kata dia.