Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Perang" di Medsos Tanggapi Debat Pilpres Dinilai Bisa Ubah Perilaku Pemilih

Kompas.com - 11/01/2019, 16:22 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah menilai tingkat perbincangan terkait Pilpres 2019 pasca debat perdana akan berpengaruh signifikan terhadap perubahan pilihan pemilih terhadap kandidat tertentu.

Hal itu besar dipengaruhi karena masyarakat Indonesia kini sudah memasuki era digital demokrasi.

"Di era ini tentu pengaruh pasca debat bisa lebih tinggi daripada saat debat berlangsung. Hal itu juga ditentukan oleh kemampuan masing-masing tim pemenangan untuk mencari sisi positif kandidatnya sendiri dan sisi negatif dari lawannya," kata Ubedilah kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Bagaimana Prabowo-Sandiaga Akan Soroti Isu Korupsi dalam Debat Pertama?

Fungsi pencarian sisi positif dan negatif tersebut, tutur Ubedilah, kemudian akan diviralkan oleh kedua tim pemenangan di media sosial. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan "perang" konten media sosial yang merujuk pada hasil debat.

"Pasti banyak sisi positif dan negatif yang digali oleh kedua tim pemenangan sebagai peluru di media sosial," ujarnya.

Menurut dia, jika "perang" tersebut terjadi, maka kemudian intensitas publik dan pemilih akan menjadi ramai diperbincangkan di media sosial.

Baca juga: Persiapan Debat Perdana Pilpres Capai 98 Persen

Setali tiga uang, intensitas publik menggunakan media sosial juga akan berpengaruh terhadap perilaku pemilih yang belum menentukan pilihan.

"Itu pengaruhnya bisa sampai 20 persen dari seseorang yang belum menentukan pilihan sampai akhirnya menjatuhkan pilihanya," sambung Ubedilah.

Di sisi lain, hal itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi kedua tim pemenangan. Sebab, "perang" di media sosial pasca debat sejatinya dilakukan secara cerdas dengan memberikan edukasi politik di media sosial.

Baca juga: KPU Sebut Debat Pilpres Bukan Bertujuan Timbulkan Kontroversi

 

Maka dari itu, ia berharap sisi yang akan muncul di media sosial adalah perdebatan tentang gagasan-gagasan dari kedua kandidat, bukan persoalan subjektif, seperti ekspresi, gestur, dan hal-hal personal dari kandidat lainnya.

Adapun debat perdana akan digelar pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Kompas TV Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa debat pertama Capres Cawapres, 17 Januari akan lebih terasa debatnya, dibandingkan debat Capres Cawapres di pemilu sebelumnya. Arief Budiman menyatakan, meski paslon Capres Cawapres akan tahu susunan pertanyaan, namun jalannya debat masih akan memiliki kejutan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com