Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paslon Diharapkan Sampaikan Prioritas Komitmen di Debat Perdana

Kompas.com - 11/01/2019, 14:07 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju berharap, kedua pasangan calon menunjukkan komitmennya terkait agenda penting di bidang hukum dan HAM.

Anggara menambahkan, komitmen tersebut perlu dituangkan dalam bentuk skala prioritas, yang disampaikan saat debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Debat pertama Pilpres 2019 akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis, 17 Januari 2019. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

"Sebenarnya yang kita pengin komitmen kedua paslon terhadap upaya perlindungan HAM terutama aspek-aspek fair trial di kasus-kasus hukuman mati, perubahan hukum pidana, dan sistem peradilan pidana, plus prioritasnya," kata Anggara saat dihubungi Kompas.com, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Jelang Debat Perdana, BPN Prabowo-Sandiaga Revisi Visi Misi

Pentingnya skala prioritas tersebut menurutnya agar masyarakat mengetahui arah pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, dengan membeberkan skala prioritas, publik dapat memantau dan menagih janji paslon yang terpilih nantinya.

"Nanti kalau mulai memerintah, prioritas apa yang akan dibenahi dari tiga hal tersebut? Dari situ, tolok ukur keberhasilannya sejauh mana?," terangnya.

"Sehingga masyarakat bisa melakukan penilaian terhadap prioritas yang akan diambil oleh capres-cawapres," sambung dia.

Sebelumnya, Anggara menuturkan terdapat tiga isu hukum yang perlu dijawab oleh kedua paslon dalam debat.

Isu pertama adalah daftar panjang terpidana yang menunggu untuk dieksekusi mati.

“Buat kami sih, sederhana. Pertama soal hukuman mati, apa yang hendak diperbuat dengan 219 orang dalam daftar tunggu terpidana mati,” terang Anggara.

Kemudian, ICJR juga ingin mengetahui kebijakan masing-masing paslon terkait pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Baca juga: Daftar Pertanyaan Debat Sudah Diterima Tim Kampanye

Terakhir, ICJR ingin melihat bagaimana pandangan kedua paslon terkait reformasi sistem peradilan pidana, mengingat maraknya kasus penyiksaan yang terjadi dalam rumah tahanan.

Dalam sesi debat pertama, Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, akan berhadapan dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Debat ini akan membahas hukum, HAM, korupsi dan terorisme, bersama dengan enam orang panelis.

Debat pertama akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

Kompas TV Keluarnya kisi-kisi pertanyaan debat menjadi polemik dan drama jelang debat pertama pilpres 17 Januari nanti. Tapi tak hanya itu, sejumlah drama lainnya juga muncul seperti adanya pencoretan 2 nama panelis debat hingga adanya saling tuding kedua kubu takut debat? Apakah drama-drama politik ini akan mempengaruhi jalannya debat pilpres pertama nanti? Atau mungkin ini adalah bagian pendahuluan dari episode drama sesungguhnya pada debat Pilpres 17 Januari nanti? Kita simak dialognya berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com