Bagaimana Prabowo-Sandiaga Akan Soroti Isu Korupsi dalam Debat Pertama?

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria, mengatakan isu anti-korupsi paling penting untuk dibahas dalam debat perdana Pemilihan Presiden.

Ia menyebutkan, Prabowo bahkan sudah sering menyinggung hal ini pada beberapa kesempatan.

Saat berbicara pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, beberapa waktu lalu, Prabowo bahkan menyebut Indonesia sudah masuk darurat korupsi.

Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau istilah Pak Prabowo ya, korupsi sudah merajalela. Korupsi ini sudah extraordinary crime. Jadi harus diberantas dengan cara luar biasa," ujar Riza, di Kompleks Parlemen, Senayan, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Panelis Debat Tak Akan Singgung Kasus Terkait Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme

Riza mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah banyak melakukan operasi tangkap tangan.

Namun, para koruptor seolah tidak kapok untuk berhenti dari perbuatannya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa. Jika Prabowo-Sandiaga menang dalam Pilpres nanti, solusi pemberantasan korupsi akan dipikirkan matang.

Dia tidak menyebut program seperti apa yang akan ditawarkan Prabowo-Sandiaga. Namun, dia pribadi berpendapat hukuman sosial bisa diterapkan.

"Itu saya kira efektif. Umpamanya foto dipajang di jalan-jalan, dihukum menyapu jalan protokol, saya kira itu hukuman luar biasa," kata dia.

Merujuk pada visi misi versi terbaru yang diperoleh dari Timses Prabowo-Sandiaga, persoalan korupsi masuk dalam fokus ketiga "Keadilan di bidang hukum dan demokrasi berkualitas".

Baca juga: Politisi Gerindra dan Demokrat Sebut Pemerintah Tak Berkomitmen Berantas Korupsi

Prabowo-Sandiaga menawarkan program aksi penguatan gerakan pemberantasan korupsi dengan cara:

• Menguatkan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman

• Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi

• Merevisi Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di mana Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detil lainnya yang justru berpotensi melindungi koruptor

• Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik

• Memperkuat edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik

• Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik dan menjamin indepentensi transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi

• Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Aturan Main Debat Pertama Pilpres 2019