Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Apresiasi Pernyataan Presiden Jokowi soal Teror Rumah Dua Pimpinannya

Kompas.com - 10/01/2019, 19:38 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengusut tuntas teror bom di rumah dua pimpinan KPK.

Seperti diketahui, pada Rabu (9/1/2019), benda mencurigakan yang diduga bom ditemukan tersangkut di pagar rumah Agus Rahardjo. Namun, polisi memastikan bahwa benda yang ditemukan di rumah Agus bukan bom.

Pada waktu yang hampir bersamaan, rumah Laode di kawasan Kalibata sempat dilempar bom molotov.

"Saya kira itu (pernyataan Presiden Jokowi) positif. Sehingga kita tunggu dalam waktu dekat bagaimana perkembangan penanganannya. Semoga pelaku tersebut bisa ditemukan," ungkap Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Toleransi, Kejar Pelaku Teror Rumah Dua Pimpinan KPK

"Tentu itu yang perlu diungkap, pelakunya siapa, tujuannya apa melakukan peristiwa yang kemarin dan kepentingan siapa sesungguhnya di balik ini semua. Tentu kami harap bisa ditemukan oleh Polri," sambungnya.

KPK berharap agar teror-teror terhadap jajaran KPK, penegak hukum lain dan masyarakat sipil yang ikut dalam memberantas korupsi tak terulang lagi.

Di sisi lain, kata Febri, KPK juga terus berkoordinasi dengan Polri untuk mendukung penuntasan kasus ini. KPK siap memberikan informasi, data atau kebutuhan lainnya yang diperlukan Polri terkait penanganan kasus ini.

"Karena sebelumnya kami juga terbuka untuk melakukan koordinasi tersebut. Tapi memang kewenangan penanganan perkara ini apa lagi ini dugaan tindak pidana umum itu berada pada Polri. Jadi kami menunggu perkembangan dari Polri," ungkapnya.

Baca juga: KPK Berencana Persenjatai Personelnya untuk Keamanan

Ia juga memastikan mitigasi risiko keamanan di internal KPK juga ditingkatkan. Namun, Febri enggan menyebutkan secara spesifik strategi pengamanan jajaran KPK.

"Dalam bentuk apa upaya untuk memperbaiki dan memperkuat tersebut tentu sebaiknya tidak disampaikan ya, karena itu bagian dari strategi pengamanan sendiri," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga mengatakan, kejadian ini jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum.

"Saya kira tidak ada toleransi untuk itu. Kejar dan cari pelakunya," ujar dia.

Kepala Negara menegaskan, selama ini pengamanan terhadap personel di KPK sudah ditingkatkan.

Namun, apabila teror dan intimidasi masih terjadi, adalah tugas kepolisian untuk menemukan pelakunya.

"Agar semuanya menjadi jelas dan gamblang, siapa pelakunya. Tapi saya meyakini pemberantasan korupsi tidak kendor oleh teror-teror seperti ini," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com