Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi III: Wakapolri Agar Pimpin Langsung Tim Khusus Investigasi Teror ke Pimpinan KPK

Kompas.com - 09/01/2019, 21:04 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III Erma Manik meminta polisi membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Ari Dono untuk menyelidiki ancaman bom di rumah 2 pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Tim khusus ini juga bisa sekaligus menginvestigasi teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Saya meminta agar Kapolri segera turun tangan untuk membentuk Satgas Khusus terkait kasus ini. Satgas ini harus bertugas dan bertanggung jawab sekalian dengan investigasi kasus Novel Bawesdan," ujar Erma melalui keterangan tertulis, Rabu (9/1/2019).

Baca juga: Pasca-dugaan Teror Pimpinan, Jajaran KPK Tetap Beraktivitas seperti Biasa

"Satgas khusus, saya minta agar dipimpin langsung oleh Wakapolri," tambah dia.

Erma mengatakan satgas ini harus bisa mengungkap dalang di balik ancaman teror yang diterima pimpinan KPK.

Dia pribadi berpendapat teror ini tersetruktur dan dilakukan untuk membuat KPK takut. Harapannya, KPK tidak berani dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi.

Baca juga: Sandiaga Kecam Dugaan Teror di Rumah Pimpinan KPK

Dia percaya polisi bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Erma menegaskan DPR akan terus memantau perkembangan penyelidikan yang dilakukan polisi.

"Komisi III akan memantau serius kasus ini karena teror terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya tidak bisa dibiarkan," ujar dia.

Benda mencurigakan yang diduga bom molotov sebelumnya ditemukan di depan rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi.

Baca juga: Polisi Periksa 6 Saksi Terkait Pelemparan Molotov di Rumah Wakil Ketua KPK

Kapolsek Jatiasih Komisaris Ili Anas mengatakan, benda tersebut ditemukan pada pukul 05.30 WIB, Rabu (9/1/2019). Benda itu disangkutkan di pagar rumah Agus. 

Pada Rabu siang, Anas memastikan bahwa benda yang ditemukan di rumah Agus bukan bom. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada waktu yang hampir bersamaan, rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Jalan Kalibata Selatan Nomor 42, Jakarta Selatan, juga dilempar bom molotov.

Kompas TV Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan pihak kepolisian hingga kini masih mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait kejadian pelemparan benda yang diduga bom molotov ke rumah ketua KPK Agus Rahardjo di Bekasi, Jawa Barat dan rumah dari Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief di Kalibata, Jakarta Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com