Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Harus Bekerja Cepat Usut Teror terhadap Pimpinan KPK

Kompas.com - 09/01/2019, 19:02 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mendesak kepolisian untuk bekerja cepat menangani kasus ledakan molotov di rumah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhmmad Syarif.

Demikian pula penemuan benda mencurigakan yang digantung di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Polisi harus kerja cepat membongkar kasus ini sehingga menghindari spekulasi politik keamanan dalam negeri sampai penegakan hukum," kata Donal ketika ditemui di kantor ICW, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

Sebelumnya, rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan Nomor 42, Jakarta Selatan, dilempar bom molotov pada Rabu dinihari, sekitar pukul 01.00 WIB. Hal ini berdasarkan pengakuan dari warga sekitar, Suwarni.

Baca juga: KPK Serahkan Penanganan Kasus Dugaan Teror di Rumah 2 Pimpinan ke Polri

 

Menurut Donal, teror tersebut akan terus terjadi jika kepolisian tidak mengungkapkan peristiwa teror terhadap Pimpinan KPK.

Dia menyebutkan, pada Januari 2008, ada teror bom di Gedung KPK sehingga membuat seluruh pegawai turun untuk menyelamatkan diri.

"Selang setahun kemudian, di Juli 2009, teror kembali terjadi saat ada seseorang yang menelepon KPK dan menyebut ada bom yang sudah diletakkan di KPK," kata dia.

Oleh karena itu, teror kepada pimpinan KPK bukan merupakan teror pertama, melainkan sudah berulang kali terjadi.

Terakhir, teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, pada April 2017. Hingga kini, kasus itu belum terungkap.

"Teror akan terus terjadi lagi kalau pelakunya tidak diungkap kepolisian," kata dia.

Baca juga: Polisi Bentuk Tim untuk Usut Teror terhadap Pimpinan KPK

Donal mengatakan, bukan tak mungkin teror ini terjadi karena ada kasus besar yang sedang diselidiki oleh KPK. 

"Teror kepada Novel kan salah satu contohnya. Kasus-kasus yang diselidiki memang rawan munculnya serangan teror," ujar Donal.

Donal juga menyarankan KPK untuk menelaah secara internal mengenai kasus-kasus apa saja yang berpotensi munculnya teror terhadap mereka.

"Apa saja kasus yang potensial, apakah karena perkara yang sedang diselidiki ataukah kasus yang sedang dalam proses penuntutan dalam perkara-perkara besar," ujar Donal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Nasional
PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward” Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com