Pasca-dugaan Teror Pimpinan, Jajaran KPK Tetap Beraktivitas seperti Biasa

Kompas.com - 09/01/2019, 20:45 WIB

Dylan Aprialdo Rachman,

Sabrina Asril

Tim Redaksi

Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Sabrina Asril

Editor

Lihat Foto

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.(Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, dugaan teror di rumah dua komisionernya tak memengaruhi kinerja KPK. Seluruh jajaran di KPK tetap beraktivitas seperti biasa.

"KPK melakukan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan juga kami melakukan kegiatan penindakan dan pencegahan seperti sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang dilakukan," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

"Pemeriksaan masih kami lakukan untuk berbagai kasus, seperti pemeriksaan saksi atau tersangka," sambungnya.

Bahkan, kata Febri, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga tak mengeluhkan dugaan teror yang dialaminya.

"Keluhan juga tidak ada dan pimpinan juga ke kantor seperti halnya penugasan selama ini, sesuai dengan agenda yang sudah dibicarakan sebelumnya," ungkapnya.

Febri mencontohkan, pimpinan ada yang menjadi narasumber diskusi, menerima tamu dari kedutaan besar sejumlah negara hingga mengikuti diskusi terkait penelitian dan pengembangan.

"(Aktivitas) yang agak berbeda adalah koordinasi yang kami lakukan dengan pihak Polri tadi pagi," ujarnya.

Baca juga: Polisi: Dua Bom Molotov Dilemparkan ke Rumah Wakil Ketua KPK
Kepolisian, kata dia, telah menemui Agus dan Laode untuk meminta keterangan terkait apa saja yang mereka ketahui tentang dua peristiwa tersebut.

KPK juga berkoordinasi dengan Polri terkait kebutuhan peningkatan pengamanan. Kemudian, KPK secara internal membahas mitigasi risiko keamanan.

"Yang pasti pengamanan koordinasi dilakukan dengan Polri, kalau dibutuhkan pengamanan tambahan, misalnya, untuk para pimpinan KPK yang 5 orang atau pengamanan yang lain sesuai dengan kebutuhan," kata Febri.

"Kalau standar keamanan (internal) itu pasti ada, namun kalau ada peristiwa tertentu kita bahas melalui mekanisme mitigasi risiko keamanan, jadi risiko-risikonya ditetapkan dan akan ada dilakukan jika dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu," sambungnya.