Menlu Retno: 2019 Tahun Sibuk bagi Diplomasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, tahun 2019 merupakan tahun yang sibuk dalam menjalankan diplomasi Indonesia.

"Tahun 2019 akan menjadi tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia. Melanjutkan kerja empat prioritas politik luar negeri sudahlah tentu," kata Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2019 di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (9/1/2019), seperti dikutip Antara.

Keempat prioritas politik luar negeri Indonesia tersebut, yaitu melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perlindungan terhadap warga negara Indonesia, intensifikasi diplomasi ekonomi, dan peningkatan peran di panggung kawasan serta internasional.

Menurut Menlu Retno, perhatian politik luar negeri Indonesia pada 2019 juga akan tercurah pada keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di mana Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Untuk itu, kata Retno, tim Indonesia untuk DK PBB telah diperkuat sejak Oktober 2018. Dia menyebutkan bahwa Indonesia akan memegang presidensi Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan pertengahan tahun 2020.

"Isu terkait pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, sinergi antara organisasi kawasan dan PBB, serta isu Palestina akan menjadi perhatian Indonesia (selama di DK PBB)," ujar dia.

"Bagi Indonesia, peran kawasan dalam menopang perdamaian dunia harus diperkuat. Keamanan kawasan adalah tulang punggung perdamaian dunia. Dalam konteks inilah Indonesia akan terus bekerja untuk memperkuat arsitektur kawasan Indo-Pasifik," lanjut Retno.

Selain itu, pemerintah Indonesia pada 2019 juga akan menggagas beberapa inisiatif kegiatan, antara lain Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, Indonesia-South Pacific Forum, Indo-Pacific Maritime Dialogue.

Kemudian, Indonesia-Latin America and Caribbean Business Forum, Pacific Expo, Indonesia-Visegrad Countries Forum.

Selanjutnya, pemerintah RI secara resmi telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang pemilihannya akan dilakukan tahun ini.

"Indonesia sangat mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut," ucap Menlu Retno.