Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokat: Komitmen Prabowo-Sandi Perkuat KPK Lewat Pengungkapan Kasus Novel

Kompas.com - 08/01/2019, 18:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny K Harman mengungkapkan, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki komitmen untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu rencananya akan dibuktikan melalui penyelesaian kasus penyiraman penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Komitmen Prabowo-Sandi untuk menguatkan KPK adalah dengan simbol menyelesaikan kasus Novel Baswedan," kata Benny dalam diskusi bertajuk "Koalisi Bicara" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana

Menurut Benny, komitmen Prabowo-Sandi tersebut juga menjadi simbol prioritas pemberantasan korupsi jika keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

"Prabowo-Sandi punya komitmen yang jelas untuk perkuat KPK. Keduanya juga tegas melawan praktik korupsi," ungkapnya.

Maka dari itu, ia menilai Prabowo-Sandi lebih baik dibandingkan Jokowi-Ma'ruf karena pemerintahan Jokowi belum bisa mengungkap kasus tersebut.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Kasus Novel adalah Utang Kami

 

Dia juga menganggap Jokowi tidak mempunyai komitmen memberantas korupsi.

"Harus terbuka, kegagalan Pak Jokowi itu tidak mampu mengungkapkan siapa pelaku yang telah merusak fisik Novel Baswedan. Bagi kami, ini lah simbol komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK," tegas Benny.

"Yang dibutuhkan komitmen presiden yang akan datang untuk mengatasi problem yang berkaitan di sekitar kasus korupsi. Yakni, penguatan lembaga KPK. Omong kosong kalau kita ngomong memperkuat KPK, kalau kasus Novel Baswedan tidak terselesaikan," sambungnya.

Baca juga: Soal Rekomendasi Komnas HAM Bentuk Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan, ini Kata Polri

 

Lebih lanjut, Benny menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk melakukan penguatan terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kata dia, berbagai upaya itu masih belum menemukan titik yang memuaskan.

"Kita yakin Prabowo-Sandi bisa menampilkan model atau warna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan saat ini. Pak Prabowo tidak akan melakukan hal biasa saja," pungkasnya.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia menemukan maladministrasi proses penyidikan kasus kekerasan kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.<br /> <br /> Ombudsman menyebut, maladministrasi yang ditemukan tergolong minor.Temuan maladministrasi ini terkait penanganan perkara oleh jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa Gading.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com