Mendagri Minta Bareskrim Usut Tuntas Penyebar Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Mabes Polri membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusut tuntas penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut sudah tercoblos.

"Saya meminta Kabareskrim usut tuntas mencari siapa yang menyebarkan hoaks itu," ujar Mendagri ketika menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Dalam kunjungannya, Tjahjo diterima oleh Kabareskrim Irjen Arief Sulistyanto.

Baca juga: KPU Laporkan Penyebar Hoaks Surat Suara ke Bareskrim Siang Ini

Tjahjo yakin kepolisian mampu secara profesional bisa menuntaskan masalah ini dengan aturan sesuai Undang-Undang yang jelas.

Sementara itu, Kabareskrim Arief menambahkan, tim Bareskrim Siber Polri sudah melakukan investigasi terkait siapa saja yang menyebar hoaks tersebut.

"Tim sudah melakukan investigasi sampai dengan saat ini dan Pak Kapolri sudah memberikan instruksi kepada saya agar betul-betul melakukan penyelidikan terhadap masalah ini," ucap Arief.

Baca juga: Kubu Prabowo Minta Polisi Kerja Cepat Verifikasi Informasi Surat Suara Tercoblos

Dia menjelaskan, semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya hoaks ini akan dipanggil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Siapapun dia, akan kami panggil. Proses hukum juga akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang ada," tuturnya.

Sementara itu, KPU rencananya akan melaporkan ke polisi terkait penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara yang disebut sudah tercoblos di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Tim Jokowi Sebut Ada Upaya Mendelegitimasi KPU

Hal itu mengacu temuan pada Rabu (2/1/2019) malam hingga Kamis dini hari, kala jajaran KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengecek informasi itu. Berdasarkan informasi yang beredar, tujuh kontainer surat suara itu ada di Tanjung Priok.

Setelah dilakukan pengecekan, KPU dan Bawaslu memastikan bahwa informasi itu tidak benar. Tidak ada tujuh kontainer surat suara yang tercoblos.

KPU baru akan memulai proses untuk pengadaan (lelang) pada awal Januari 2019 sehingga dipastikan saat ini belum ada pencetakan surat suara.