Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melihat Perbedaan Visi Misi Jokowi dan Prabow0 di Pilpres 2014 dan 2019

Kompas.com - 20/12/2018, 22:01 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mencatat, terdapat pergeseran prioritas dalam visi misi yang digagas kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jika dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Pada Pilpres 2019, dua capres yang bertarung, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, juga berkompetisi pada pilpres lima tahun lalu.

Kala itu, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla, sementara Prabowo dengan Hatta Rajasa.

Arif menilai, Jokowi-Ma'ruf Amin terlihat semakin memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan persoalan ekonomi.

Baca juga: Perbedaan Visi Misi Capres-Cawapres Menurut Analis Politik

"Kalau dibandingkan dengan 2014, dapat dikatakan bahwa Jokowi memberi perhatian yang semakin besar terhadap pembangunan kualitas manusia dan struktur ekonomi," ujar Arif.

Sementara, prioritas pada sektor keamanan serta tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan demokratis, mendapat urutan yang lebih buncit pada Pilpres 2019.

Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terlihat mengusung aspek politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Menurut Arif, aspek tersebut tidak terlihat saat Prabowo maju sebagai capres bersama Hatta Rajasa di Pilpres 2014.

"Ini sesuatu yang tidak didapati pada 2014. Jadi 2014 Prabowo-Hatta waktu itu memberi (dedikasi) yang sangat kuat terhadap problem-problem ekonomi, tapi tidak secara serius mengembangkan sebuah pandangan mengenai politik, hukum, pertahanan, dan keamanan pada saat itu," kata Arif.

Baca juga: Visi Misi 2 Paslon Capres-Cawapres Dinilai Beririsan pada Konsep Trisakti

Catatan lainnya, menurut Arif, terkait pembangunan infrastruktur. Ia menyoroti kritik keras dari pihak oposisi terhadap pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-JK.

Ia mengingatkan bahwa saat Pilpres 2014, kedua paslon mengusung soal pembangunan infrastruktur. Namun, yang terjadi saat ini, isu itu dijadikan amunisi untuk menyerang petahana.

"Orang lupa bahwa pada visi misi Prabowo-Hatta dulu ada poin penting mengenai percepatan pembangunan infrastruktur. Ketika itu dilakukan oleh Jokowi, justru mendapatkan kritik keras, dan itu menjadi senjata andalan untuk memukul kubu Jokowi," ujar Arif.

Akan tetapi, Arif menilai, kedua paslon memiliki kelemahan yang sama dalam visi misi mereka. Hal itu adalah persoalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terlihat dalam visi misi kedua paslon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com