Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Jangan Sampai Urusan Pemilu Membuat Kita Terpecah Belah

Kompas.com - 17/12/2018, 11:27 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menyatakan, persaingan dan dukungan dalam kontestasi Pemilu 2019 merupakan hal yang wajar.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pihak menjaga kontestasi tersebut agar tak menimbulkan perpecahan.

"Jangan sampai urusan pemilu membuat kita terpecah belah, sehingga kita tidak satu menghadapi ancaman. Jangan sampai urusan pemilu ini membuat kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang kita bela yakni Ibu Pertiwi," kata Wiranto dalam pidato sambutannya saat membuka Rembuk Nasional Bela Negara di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Peneliti LIPI: Penyelenggara Pemilu Harus Solid

Wiranto mengingatkan, perpecahan yang diakibatkan pemilu bisa membuat bangsa Indonesia lupa dengan ancaman yang justru lebih lebih besar. Baik di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. 

Di dalam negeri, ia mencontohkan sejumlah ancaman seperti terorisme, radikalisme, separatisme, perdagangan manusia hingga narkoba. Sementara di luar negeri, Indonesia juga menghadapi persaingan global, seperti di bidang perdagangan dan ancaman proxy war.

"Belum lagi dengan proxy war, negara lain minjam tangan orang untuk mukul negeri kita dengan cara yang sangat halus, itu semua ancaman yang ada kalau kita tidak bersatu, membela negeri ini, kita bisa terancam," paparnya.

Baca juga: Gus Sholah: Sayang, Hanya karena Pemilu, Kita Ribut dengan Saudara

Ia mengibaratkan Indonesia seperti kapal yang berlayar menuju ke sebuah pulau. Selama berlayar, kata dia, kapal akan menghadapi banyak tantangan, seperti arus ombak hingga badai besar. Oleh karena itu seluruh awak kapal harus bersatu menjaga kapal terus selamat.

"Tapi kalau ada dari antara kita yang justru menggali lubang di kapal kita, karena enggak ada kesadaran membela kapal itu, kita enggak akan sampai ke pulau tujuan," ujar Wiranto.

"Kalau semuanya sudah ada kemauan bela negara, semuanya akan aman, semuanya akan lancar, negeri ini perlu stabilitas, tanpa stabilitas enggak bisa bergerak maju," lanjutnya.

Wiranto juga mengingatkan, sudah ada beberapa contoh negara lain terancam akibat masyarakatnya tak bersatu karena fokus berkonflik satu sama lainnya.

Kompas TV Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Perludem menyebut penggunaan kotak suara berbahan kardus adalah perintah undang-undang pemilu. Selain itu keputusan ini sebenarnya telah disepakati oleh KPU, DPR dan Pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com