Peneliti LIPI: Penyelenggara Pemilu Harus Solid

Kompas.com - 13/12/2018, 16:48 WIB
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dituntut dapat memfasilitasi berlangsungnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Syamsuddin Haris menyoroti, penyelenggara pemilu harus menjadi penyelenggara yang independen, non partisan, dan profesional.

“Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu aneh seperti tom and jerry kadang-kadang salaman, tapi lebih banyak berantem. Kenapa aneh? Penyelenggara (Pemilu) harusnya solid, mesti satu,” ujar Syamsuddin di diskusi Media Evaluasi Politik Tahun 2018 dan Proyeksi Politik Tahun 2019 di Hotel Atlet Century, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Syamsuddin menyinggung, sikap silang pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait sengketa caleg eks napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual.

Baca juga: Soal Oso, Eks Komisioner KPU Minta Penyelenggara Pemilu Solid

Polemik antara KPU dan Bawaslu, diawali dengan KPU yang melarang bekas napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Gagasan ini turut melahirkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.

“Ini kan aneh semestinya Bawaslu melaksanakan apapun yang diputuskan KPU, kenapa? Yang menerima mandat konstitusi sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU bukan Bawaslu,” ujar Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, Bawaslu adalah “bikinan” partai politik untuk menghambat KPU dalam menjalankan tupoksinya.

“Jadi Bawaslu itu tangan kanan partai politik,” ujar Syamsuddin.

Baca juga: Eks Komisioner KPU: Penyelenggara Pemilu Harus Berpegang pada Aturan

Syamsuddin mengatakan, walaupun fungsi kelembagaan Bawaslu terus ditingkatkan, namun peran yang dihasilkan belum optimal.

“Punya otoritas menyelidiki tapi Komisioner atau anggota (Bawaslu) tidak memiliki kompetensi untuk itu,” tutur Syamsuddin.

Ke depan, kata Syamsuddin, perlu menciptakan lembaga pengadilan ad hoc untuk Pemilu.

“Jadi setiap menjelang Pemilu bikin pengadilan ad hoc Pemilu yang bisa diduga lebih efektif menangani sengketa dan pelanggaran Pemilu, kecuali sengketa hasil yang sudah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi,” ujar Syamsuddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X