Peneliti LIPI: Penyelenggara Pemilu Harus Solid

Kompas.com - 13/12/2018, 16:48 WIB
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dituntut dapat memfasilitasi berlangsungnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Syamsuddin Haris menyoroti, penyelenggara pemilu harus menjadi penyelenggara yang independen, non partisan, dan profesional.

“Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu aneh seperti tom and jerry kadang-kadang salaman, tapi lebih banyak berantem. Kenapa aneh? Penyelenggara (Pemilu) harusnya solid, mesti satu,” ujar Syamsuddin di diskusi Media Evaluasi Politik Tahun 2018 dan Proyeksi Politik Tahun 2019 di Hotel Atlet Century, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Syamsuddin menyinggung, sikap silang pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait sengketa caleg eks napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual.

Baca juga: Soal Oso, Eks Komisioner KPU Minta Penyelenggara Pemilu Solid

Polemik antara KPU dan Bawaslu, diawali dengan KPU yang melarang bekas napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Gagasan ini turut melahirkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.

“Ini kan aneh semestinya Bawaslu melaksanakan apapun yang diputuskan KPU, kenapa? Yang menerima mandat konstitusi sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU bukan Bawaslu,” ujar Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, Bawaslu adalah “bikinan” partai politik untuk menghambat KPU dalam menjalankan tupoksinya.

“Jadi Bawaslu itu tangan kanan partai politik,” ujar Syamsuddin.

Baca juga: Eks Komisioner KPU: Penyelenggara Pemilu Harus Berpegang pada Aturan

Syamsuddin mengatakan, walaupun fungsi kelembagaan Bawaslu terus ditingkatkan, namun peran yang dihasilkan belum optimal.

“Punya otoritas menyelidiki tapi Komisioner atau anggota (Bawaslu) tidak memiliki kompetensi untuk itu,” tutur Syamsuddin.

Ke depan, kata Syamsuddin, perlu menciptakan lembaga pengadilan ad hoc untuk Pemilu.

“Jadi setiap menjelang Pemilu bikin pengadilan ad hoc Pemilu yang bisa diduga lebih efektif menangani sengketa dan pelanggaran Pemilu, kecuali sengketa hasil yang sudah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi,” ujar Syamsuddin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X