Peneliti LIPI: Penyelenggara Pemilu Harus Solid

Kompas.com - 13/12/2018, 16:48 WIB
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dituntut dapat memfasilitasi berlangsungnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Syamsuddin Haris menyoroti, penyelenggara pemilu harus menjadi penyelenggara yang independen, non partisan, dan profesional.

“Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu aneh seperti tom and jerry kadang-kadang salaman, tapi lebih banyak berantem. Kenapa aneh? Penyelenggara (Pemilu) harusnya solid, mesti satu,” ujar Syamsuddin di diskusi Media Evaluasi Politik Tahun 2018 dan Proyeksi Politik Tahun 2019 di Hotel Atlet Century, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Syamsuddin menyinggung, sikap silang pendapat antara KPU dan Bawaslu terkait sengketa caleg eks napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual.

Baca juga: Soal Oso, Eks Komisioner KPU Minta Penyelenggara Pemilu Solid

Polemik antara KPU dan Bawaslu, diawali dengan KPU yang melarang bekas napi kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mengikuti Pemilu Legislatif 2019. Gagasan ini turut melahirkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.

“Ini kan aneh semestinya Bawaslu melaksanakan apapun yang diputuskan KPU, kenapa? Yang menerima mandat konstitusi sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU bukan Bawaslu,” ujar Syamsuddin.

Menurut Syamsuddin, Bawaslu adalah “bikinan” partai politik untuk menghambat KPU dalam menjalankan tupoksinya.

“Jadi Bawaslu itu tangan kanan partai politik,” ujar Syamsuddin.

Baca juga: Eks Komisioner KPU: Penyelenggara Pemilu Harus Berpegang pada Aturan

Syamsuddin mengatakan, walaupun fungsi kelembagaan Bawaslu terus ditingkatkan, namun peran yang dihasilkan belum optimal.

“Punya otoritas menyelidiki tapi Komisioner atau anggota (Bawaslu) tidak memiliki kompetensi untuk itu,” tutur Syamsuddin.

Ke depan, kata Syamsuddin, perlu menciptakan lembaga pengadilan ad hoc untuk Pemilu.

“Jadi setiap menjelang Pemilu bikin pengadilan ad hoc Pemilu yang bisa diduga lebih efektif menangani sengketa dan pelanggaran Pemilu, kecuali sengketa hasil yang sudah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi,” ujar Syamsuddin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X