Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Optimitis Raup 12 Persen Suara pada Pileg 2019

Kompas.com - 16/12/2018, 15:22 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPP PKS Chairul Anwar optimistis bisa meraup 12 persen suara nasional pada Pemilu 2019. Kesiapan mesin politik menjadi salah satu faktor yang membuat PKS optimistis.

"Tentu kita optimis untuk meraih 12 persen ini. Kita lihat setiap wilayah, mereka sudah melakukan konsolidasi dan berusaha untuk menggerakan mesin PKS, baik itu kadernya, calegnya maupun strukturnya," kata Chairul Anwar, Minggu (16/12/2018) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Chairul, PKS berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan sumber daya yang ada.

PKS, kata dia, telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional II Pemenangan Pemilu 2019 di Hotel Horison Arcadia, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut, ujar Chairul, Tim Pemenangan menyampaikan arahan pimpinan dan menjalin koordinasi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rapat itu, lanjut Chairul, juga dijelaskan soal peta elektabilitas dapil yang dibuat PKS pada November 2018. 

"Ada dua lembaga survei dengan dua konsentrasi berbeda yang memaparkan tentang peta elektabilitas, kemudian 'liketabilitas' dan popularitas partai-partai yang ada di Indonesia," imbuhnya.

Ia berharap, rakornas menjadi bekal yang cukup untuk memenangkan PKS di setiap wilayah di Indonesia. Rencananya, rakor kembali digelar pada satu hingga dua bulan mendatang.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya tidak mengandalkan coattail effect atau pengaruh elektoral dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kami, PKS, tidak membasiskan pilihan politik kami pada kemungkinan mendapat coattail effect," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).

"PKS itu selama ini basisnya peningkatan suara dan peningkatan kursinya tidak terkait dengan capres dan cawapres," ucapnya.

Kompas TV Partai Keadilan Sejahtera menilai, seharusnya tidak perlu ada uji kelayakan bagi Cawagub Jakarta yang diajukan PKS untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Apalagi, sejak awal kesepakatan dengan Gerindra, Wagub Jakarta adalah jatah untuk PKS.<br /> <br /> KetuaBidang Pemenangan Pemilu dan PilkadaDPW PKS DKI JakartaAgung Setiartojuga menilaiuji kelayakan usulan Gerindra ini tidak sesuai dengankesepakatan yang ada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com