Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pasar Tradisional Harus Naik Tingkat

Kompas.com - 12/12/2018, 19:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pasar tradisional harus naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Salah satu cara adalah dengan melatih pedagang agar menyediakan pelayanan pembelian menggunakan uang elektronik.

"Semua pedagang pasar tradisional kita sudah harus mulai diintervensi dengan cara-cara seperti itu. Ada pembayaran tanpa uang cash. Diberikan pelatihan, pasar rakyat itu harus naik tingkat," ujar Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia 2018 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: Jokowi: Kalau Ibu-ibu, Urusan Rp 200-Rp 300 Perak Mesti Dihitung...

Dengan demikian, pasar tradisional juga dapat bersaing dengan pasar-pasar modern.

Presiden Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk memfasilitasi hal itu.

Ia yakin, jika diberikan pelatihan dengan intens, para pedagang akan mulai terbiasa dengan pembayaran non tunai.

Menurut Jokowi, pasar tradisional memiliki modal yang kuat untuk bisa bersaing dengan pasar modern, yakni dari segi harga.

Ia mengatakan, produk-produk yang dijual di pasar tradisional bisa bersaing secara harga dengan pasar modern.

Baca juga: Jokowi: Itulah Kecintaan Saya kepada Pasar Rakyat, Saya Bangun Semuanya...

Contohnya, kata Jokowi, harga seikat kangkung di Pasar Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, yang ia kunjungi beberapa waktu lalu, Rp 2.000. Demikian pula harga seikat bayam.

"Setelah itu saya juga masuk ke supermarket, kangkung dijual Rp 3.400, bayam Rp 3.500. Artinya apa? Secara daya saing, pasar tradisional kita sebenarnya menang. Karena dari sisi harga bisa bersaing. Harganya jauh, Rp 2.000 dengan Rp 3.500. Kalau ibu-ibu, urusan Rp 200, Rp 300 perak ini mesti dihitung," ujar Jokowi.

"Artinya pasar rakyat bisa bersaing dengan super market. Saya meyakini itu. Sejak awal, saya menyelesaikan persoalan-persoalan di pasar, saya meyakini mereka bisa bersaing. Hanya memang manajemennya perlu kita perbaiki bersama-sama," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com