Dukung Jokowi, Ketua DPW PAN Kalsel Mengaku Belum Terima Surat Pencopotan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Muhidin, mengaku hingga saat ini belum menerima surat atau pemberitahuan pencopotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.

"Sampai hari ini belum ada surat atau pemberitahuan lisan," kata Muhidin kepada Kompas.com, Rabu (12/12/2018).

Muhidin mengatakan, ia baru akan bertemu dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno di Banjarmasin pada Kamis besok. Pertemuan itu untuk membicarakan sikapnya yang membelot mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tapi saya belum tahu apakah itu mau kasih surat pencopotan atau apa," kata dia.

Baca juga: PAN Akan Copot Ketua DPW Kalsel karena Dukung Jokowi-Maruf

Muhidin sendiri berharap DPP PAN bisa memaklumi sikapnya yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengaku sikap yang bertentangan dengan partai itu sengaja dilakukan karena sesuai dengan mayoritas masyarakat Kalsel.

Ia khawatir PAN justru akan ditinggal masyarakat setempat jika mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi saya minta maklumi saja kepada DPP, kan saat ini saya diangkat ketua DPW untuk besarkan PAN," kata dia.

Sebelumnya, pengurus DPP PAN menyampaikan pernyataan yang berbeda soal nasib Muhidin. Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menyebut bahwa Muhidin akan dicopot dari posisi Ketua DPW.

"Akan kita tunjuk kader lain sebagai pelaksana tugas," kata Hanafi.

Sementara Waketum PAN lainnya, Bara Hasibuan, menyebut Muhidin tak akan dicopot. Alasannya, Muhidin merupakan tokoh senior di Kalimantan Selatan dan pernah menjabat sebagai wali kota selama dua periode.

Baca juga: Berbeda dengan Hanafi Rais, Bara Sebut PAN Tak Akan Pecat Ketua DPW Kalsel yang Dukung Jokowi

"PAN sangat membutuhkan kepemimpinan Pak Muhidin di Kalsel. Dan kami sadari itu, kami sadari ketokohannya, background-nya, pengalaman politiknya. Untuk itu kami memang mengajak Pak Muhidin untuk gabung dengan PAN," kata Bara.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelumnya mengaku masih mencari informasi apakah deklarasi yang dilakukan Ketua DPW Kalsel itu atas persetujuan seluruh pengurus daerah atau hanya dari satu pihak saja.

Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Muhidin selaku Ketua DPW Kalsel, Eddy enggan berandai-andai.

"Saya pastikan dulu bahwa fakta-fakta riil sudah kami peroleh. Saat ini jawaban saya hanya asumtif," kata dia.