Mendagri: Saya Tanggung Jawab, Siap Dipecat jika Satu Data Pun Ganggu Konsolidasi Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin ribuan KTP elektronik (e-KTP) yang ditemukan di area persawahan di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018), tidak bisa digunakan dalam Pemilu 2019.

Tjahjo mengatakan, ia bertanggung jawab dan siap dipecat jika kasus e-KTP tercecer ini mengakibatkan gangguan pada konsolidasi Pemilu 2019.

"Ini dijamin enggak akan ada (gangguan pemilu akibat ceceran e-KTP). Saya tanggung jawab, saya siap dipecat kalau ada satu nama pun, satu data pun yang tercecer mengganggu konsolidasi ini (pemilu)," kata Tjahjo, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Dirjen Dukcapil Sebut E-KTP yang Ditemukan di Duren Sawit Sengaja Dibuang

Ia menyebutkan, ribuan e-KTP tersebut dipastikan sudah kadaluarsa sehingga tidak akan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Tjahjo mengatakan, ribuan e-KTP tersebut dipastikan sengaja dibuang oleh oknum, bukan tercecer.

Saat ini, polisi tengah mengusut motif pelaku membuang dokumen kependudukan tersebut.

"Kita perlu menunggu fix dari kepolisian," ujar Tjahjo.

"Sanksinya pidana, walaupun tidak terganggu dengan data base (DPT) tapi secara psikologis mengganggu," kata dia.

Baca juga: Lapor Jokowi, Mendagri Pastikan E-KTP Tercecer Tak Pengaruhi Pemilu

Ribuan e-KTP itu ditemukan berceceran di area persawahan yang berada di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (8/12/2018).

Setelah dicek, ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Diketahui, e-KTP itu sudah tidak berlaku karena sudah kadaluarsa.

Penemuan ribuan e-KTP tersebut berawal dari laporan warga bahwa ada anak-anak yang memainkan e-KTP di kawasan tersebut.