Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Kebijakan Impor Pangan Sebabkan Petani Tak Hidup Layak

Kompas.com - 05/12/2018, 20:48 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait impor pangan.

Ia mengaku heran dengan sikap pemerintah yang memberlakukan kebijakan impor justru pada saat masa panen.

"Entah siapa yang bertanggung jawab saya sendiri heran, tapi pemerintah ini justru mengizinkan impor pangan pada saat panen. Ini saya tidak mengerti," ujar Prabowo saat berpidato pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Jokowi: Negara Kita Memiliki Problem Besar, Impor Lebih Besar daripada Ekspor

Seperti diketahui pada awal tahun ini pemerintah membuka keran impor beras. Keputusan ini tertuang dalanm Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018.

Kebijakan impor beras tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam dua tahun terakhir saat pemerintah terakhir membuka keran impor beras pada 2015.

Sebanyak 500.000 ton beras diimpor pada Januari 2018. Kebijakan ini muncul karena adanya kekurangan beras jenis medium sejak akhir tahun 2017. Akibatnya harga beras di pasaran pun melambung tinggi.

Prabowo menilai kebijakan pemerintah tersebut justru tidak berpihak pada kelompok petani.

Baca juga: Prabowo Janji, Indonesia Tak Impor Apa Pun jika Ia Jadi Presiden

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan, kelompok petani di sejumlah daerah tidak mendapatkan penghasilan yang memadai dari hasil panennya.

"Mereka tidak dapat hidup dengan layak. Mereka dengan jerih payah mereka, dengan keringat mereka, sering mereka tidak dapat penghasilan memadai pada saat mereka panen," kata Prabowo.

Kompas TV Keduanya menyusul peran BUMN lain guna memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com