Kompas.com - 03/03/2017, 20:28 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
EditorBayu Galih

oleh: Emerson Yuntho

Di negeri ini tidak ada yang meragukan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama hampir 14 tahun KPK bekerja, sudah puluhan orang ditangkap melalui operasi tangkap tangan, ratusan kasus korupsi telah ditangani dan pelakunya dijebloskan ke penjara dan triliunan rupiah uang negara berhasil diselamatkan.

Namun, di balik prestasi luar biasa tersebut ternyata terdapat satu pelaku yang belum dijerat oleh KPK, yaitu korupsi yang dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sudah ditegaskan bahwa subyek hukum pelaku korupsi tidak saja orang, tetapi juga badan hukum atau korporasi.

UU Tipikor secara jelas menyebutkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik itu merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga.

Proses pemberian efek jera bagi korporasi juga akan sangat efektif jika pelaku dijerat secara kumulatif tidak saja dengan UU Tipikor, tetapi juga dengan UU Pencucian Uang. Dalam Pasal 7UU Pencucian Uang, pada intinya disebutkan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 miliar.

Selain pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

KPK beralasan, proses hukum terhadap korporasi terhambat karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur secara khusus cara penyidikan dan penuntutan atas korporasi. KUHAP sebagai landasan hukum dalam penindakan dan penuntutan KPK hanya mengatur mengenai subyek hukum berupa orang. KPK khawatir jika landasan hukumnya belum jelas, korporasi yang dituntut berpotensi dibebaskan oleh hakim pengadilan tipikor.

Menjerat korporasi

Meski KUHAP belum mengatur tata cara memproses korporasi, upaya menjerat korupsi oleh badan hukum ini bukan tidak bisa dilakukan. Presedennya bahkan sudah dimulai sejak 2010 ketika kejaksaan menjerat PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) karena terlibat dalam korupsi pengelolaan Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang diperkuat Pengadilan Tinggi Banjarmasin akhirnya menyatakan PT GJW terbukti korupsi dan menjatuhkan pidana denda Rp 1,3 miliar dan tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama enam bulan. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut pada 2013.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 5, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 144.206

Nasional
Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Menakar Kans Ridwan Kamil sebagai Kepala Ibu Kota Baru Pilihan Jokowi…

Nasional
Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Jokowi: Selain Pandemi, Krisis yang Paling Mengerikan adalah Lingkungan

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

UPDATE 22 Januari 2022: Bertambah 3.205 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.283.453

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.