Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rencana Menghidupkan PMP Jangan Demi Dapatkan Suara Pecinta Pak Harto..."

Kompas.com - 30/11/2018, 18:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menghidupkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 2019 mendatang.

"Alhamdulilah apabila rencana itu menjadi kenyataan. Pelajar-pelajar kita memang butuh pendidikan moral Pancasila," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badarudin Picunang melalui pesan singkat, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Kemendikbud Kaji Kemungkinan Terapkan Pelajaran PMP pada 2019

 

Menurut dia, memang sudah seharusnya pemerintah saat ini mengaplikasi hal-hal positif yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Termasuk dalam hal ini menghidupkan kembali pelajaran PMP yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Andi sekaligus mengingatkan pemerintah supaya rencana tersebut tak bermuatan politis. Jangan sampai rencana itu berkaitan dengan Pemilu 2019.

"Asalkan rencana ini jangan bermuatan politis. Hanya mau mengambil ceruk suara pencinta Pak Harto. Sebab saya yakin kebanyakan kan akan berpikir begitu," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi: Begitulah kalau Pendidikan Moral Ditinggalkan...

 

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pasalnya rencana menghidupkan pelajaran PMP diwacanakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang diketahui maju kembali pada periode selanjutnya.

"Karena kenapa baru sekarang di saat masa kampanye dibahasakan?" ujar Andi.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan apakah rencana itu bermuatan politis atau tidak, ia berharap pemerintah betul-betul mengimplementasikannya.

Baca juga: Caleg Partai Berkarya Dekati Milenial dan Andalkan Figur Soeharto

 

"Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang diajarkan di PMP masa Pak Harto, yakni menguraikan butir per butir Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Andi.

Diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kemungkinan penerapan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah pada 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (30/11/2018).

"Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kami masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Pak Harto Hidupnya Sederhana, Kok Tega Disebut Guru Korupsi

Kajian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, di Kota Malang, Jawa Timur.

Berbeda dengan PMP pada era Orde Baru, PMP yang sedang dikaji ini direncanakan akan lebih konkret dalam hal penanaman nilai-nilai ke-Indonesia-an.

Penerapan penanaman nilai itu yakni mengajarkan etika. Kemudian, diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku.

PMP direncanakan diterapkan sejak sekolah pra-dasar.

Kompas TV Partai Berkarya akan melaporkan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah karena menyebut Presiden kedua RI Suharto sebagai guru korupsi di Indonesia. Bagi partai Berkarya pernyataan itu merupakan pencemaran nama baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com