Bupati Cirebon Diduga Gunakan Hasil Korupsi untuk Acara Partai di Hari Sumpah Pemuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menggunakan uang hasil korupsi untuk membiayai acara partai.

Politisi PDI Perjuangan itu diduga memberikan uang untuk acara partai di hari Sumpah Pemuda.

"KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon, yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan di Pemkab Cirebon, KPK Panggil Anggota DPR Nico Siahaan

Menurut Febri, beberapa waktu lalu ada pihak yang menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada KPK. Uang tersebut sebelumnya diduga diberikan Sunjaya untuk acara partai.

Namun, Febri belum menjelaskan secara detail identitas orang yang mengembalikan uang tersebut. Febri juga tidak menyebut secara rinci partai yang menyelenggarakan acara di hari sumpah pemuda itu.

KOMPAS.com/Devina Halim Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Namun, pada Kamis kemarin, KPK memeriksa Nico Siahaan yang merupakan rekan Sunjaya sesama politisi PDI Perjuangan. Oleh penyidik, Nico dikonfirmasi seputar penyelenggaraan acara partai di hari sumpah pemuda tersebut.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Cirebon dan Sekretaris Dinas PUPR

"Kami mengimbau agar parpol hati-hati dengan penerimaan sumbangan untuk kegiatannya. Perlu ada mekanisme internal untuk memastikan bahwa asal usul uang sumbangan bukan dari hasil yang tidak sah, apalagi korupsi," kata Febri.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Dia diduga mematok setoran dalam mutasi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Patokan setoran untuk beragam mutasi jabatan, seperti lurah, camat hingga kepala dinas. Harga untuk jabatan seperti lurah diperkirakan sekitar puluhan juta. Sementara harga untuk jabatan seperti kepala dinas sekitar Rp 100 juta.

Baca juga: Kasus Bupati Cirebon, KPK Telah Geledah 15 Lokasi

KPK saat ini baru mengidentifikasi satu orang yang diduga memberikan fee kepada Sunjaya atas mutasi jabatan. Satu orang tersebut adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gatot Rachmanto.

Gatot diduga memberikan uang sebesar Rp 100 juta atas mutasi dan pelantikannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR.